Menyelamatkan Triliunan Uang Negara

Penulis: Uud/E-2 Pada: Kamis, 16 Agu 2018, 04:20 WIB Ekonomi
Menyelamatkan Triliunan Uang Negara

ANTARA/APRILLIO AKBAR

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan skema gross split pada seluruh kontrak pada blok terminasi. Sistem yang menggantikan cost recovery ini memiliki prinsip kepastian, kesederhanaan, dan efisiensi. Karena itulah, penetapan lelang kontrak blok-blok migas menjadi lebih cepat dan transparan karena seluruh biaya eksplorasi dan produksi ditanggung kontraktor.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar membandingkan dengan penetapan blok Mahakam yang terminasi pada 2017 dan menggunakan cost recovery. Saat itu, proses penetapan kontrak butuh waktu hampir dua tahun dengan nilai bonus tanda tangan sekitar US$41 juta.

“Kami tidak tahu ukuran dari penentuan bonus tanda tangan yang digunakan pada blok Mahakam. Untuk blok terminasi yang telah kita selesaikan di 2018, ada Permen yang mengatur formulanya, semua terukur dan kontraktor bisa menghitung sendiri,” ujar Arcandra.

Selain mengubah kontrak bagi hasil dengan gross split, guna mempercepat investasi migas pemerintah juga merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79 Tahun 2010 menjadi PP No 27 Tahun 2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Beleid baru ini memberikan keleluasaan kepada kontraktor untuk melakukan eksplorasi tanpa terbebani pajak. Terkait dengan pengembangan blok migas yang masih menggunakan sistem cost recovery, Arcandra menuturkan, pihak Kementerian ESDM dan SKK Migas melakukan kajian ulang, khususnya terhadap biaya yang disodorkan kontraktor. Hasilnya sangat efektif.

Beberapa blok migas dapat dipangkas biaya investasinya tanpa mengurangi target produksinya. Contohnya pengembangan blok Jambaran Tiung Biru yang bisa dipangkas sebesar US$500 juta (sekitar Rp7 triliun/kurs Rp14 ribu) dan blok Merakes dipangkas US$1.080 miliar (sekitar Rp15,1 triliun).

Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga berhasil memangkas biaya cost recovery pengolahan tanah limbah minyak di blok Rokan sekitar US$1 miliar (sekitar Rp14 triliun).

Adapun untuk blok Indonesia Deepwater Development (IDD) yang dikembangkan Chevron, nilai investasinya yang semula mencapai lebih dari US$18 miliar akan dipangkas hingga menjadi sekitar US$10 miliar-US$11 miliar. Bila dihitung dengan pemangkasan itu, akan ada penyelamatan uang negara dari blok IDD lebih dari US$7 miliar atau sekitar Rp98 triliun.

“Dari blok Jambaran Tiung Biru, blok Merakes, dan pengolahan limbah bekas blok Rokan kita bisa selamatkan uang negara yang berasal dari cost recovery sekitar Rp36,1 triliun. Sementara blok IDD, masih proses. Komitmen kami di kementerian adalah menciptakan efisiensi tanpa mengurangi target produksi migasnya. Dengan dana cost recovery berkurang, tentu beban di APBN juga akan menurun,” tandas Arcandra.

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More