MK Bantah Tak Prioritaskan JR UU Pemilu

Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani Pada: Rabu, 15 Agu 2018, 14:03 WIB Politik dan Hukum
MK Bantah Tak Prioritaskan JR UU Pemilu

MI/Rommy Pujianto

UJI materi UU Pemilu tentang masa jabatan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini masih belum mendekati tahap akhir. Pembahasan masih perlu dilakukan untuk menentukan perlu atau tidaknya uji materi tersebut dibawa ke rapat pleno.

“Ya betul masih dibahas dulu, bagaimana nasibnya apa perlu dibawa ke pleno atau bagaimana,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu, (15/08).

Anwar mengatakan, pihaknya menolak jika MK dikatakan tidak memprioritaskan penyelesaian uji materi UU Pemilu. Seluruh kasus yang masuk di MK diperlakukan setara dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihaknya masih menunggu hasil laporan panel pada rapat permusyawaratan hakim (RPH). Setelahnya, baru akan diputuskan apa akan dilakukan pleno dan pemanggilan pihak terkait, dalam hal ini ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Kalau di MK itu kan semua pengujian UU itu diperlakukan sama, prinsipnya begitu,” tutur Anwar.

Ia menambahkan, penyelesian uji materi tersebut belum dilakukan karena MK memprioritaskan penyelesaian sidang sengketa pilkada. Seperti yang telah ditetapkan dalam RPH.(OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More