Hari Kemerdekaan, 49 Napi Di Babel Dapat Remisi Bebas

Penulis: Rendy Ferdiansyah Pada: Rabu, 15 Agu 2018, 13:45 WIB Nusantara
Hari Kemerdekaan, 49 Napi Di Babel Dapat Remisi Bebas

ANTARA

SEBANYAK 49 Narapidana (Napi) di sejumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Provinsi Bangka Belitung (Babel) mendapatkan Remisi bebas pada Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia (RI).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Babel M Hilal mengatakan ada 1.102 Napi dapat remisi 17 Agustus. Sebanyak 1.102 Napi tersebut menurutnya tersebar di tujuh lembaga pemasyarakatan yang ada di Provinsi Babel.

"Untuk remisi hari kemerdekaan kita tahun ini, dari 7 lapas ada 1.102 Napi yang dapat remisi," kata Hilal, Rabu (15/8).

Ia menyebutkan di Babel sendiri dari 7 lapas terdapat 2.250 Narapidana (Napi), jika melihat jumlah itu hampir 50%-nya yang mendapatkan remisi.

"Pemberian remisi ini tahun ini dari 2.250 Napi, hampir setengahnya atau 50% diberikan remisi,"ujarnya.

Remisi kepada 1.102 napi, diutarakanya baru akan di berikan kepada para napi tersebut usai Upacara Penaikan Bendera Merah Putih pada 17 Agustus mendatang.

Ia membeberkan dari 1.102 Napi, sebanyak 1.053 Napi mendapatkan remisi umum 1. Sementara penerima remisi umum II atau mereka yang bebas pada hari itu setelah dikurangi remisi berjumlah 49 orang.

Ia mengatakan remisi tersebut diberikan kepada warga binaan yang menaati aturan selama dalam lapas. Kendati demikian, remisi tidak akan diberikan bagi warga binaan yang tidak mengikuti pembinaan dengan baik dan tidak berkelakuan baik.

Selain itu, napi yang tidak mendapatkan remisi ialah kasus korupsi yang tidak membayar denda atau uang pengganti sesuai keputusan hakim. Napi teroris yang belum ada redikalisasi, dan napi narkotika pidana diatas 5 tahun keatas dan tidak ada Justice Collaborator.

"Selama berkelakuan baik, mereka mendapatkan remisi. Karena remisi ini kan reward dari negera untuk warga binaan yang telah berkelakuan baik," terang Hilal. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More