Mengendalikan Inflasi demi Kemakmuran Negeri

Penulis: ADIYANTO Pada: Kamis, 16 Agu 2018, 01:00 WIB Ekonomi
Mengendalikan Inflasi demi Kemakmuran Negeri

ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA

MENDEKATI akhir Juli lalu, pemerintah menggelar rapat koordinasi nasional di Istana Negara, Jakarta. Presiden Joko Widodo hadir dalam pertemuan yang khusus membahas pengendalian inflasi tersebut.
Dalam rapat itu diungkapkan, dalam lima tahun terakhir inflasi bisa ditekan dari 8,3% menjadi 3,6%. Bahkan, realisasi inflasi pada hari besar keagamaan nasional 2018 (Idul Fitri) tercatat sebesar 0,59% month to month, atau yang terendah dalam tujuh tahun terakhir.

Dalam Rakornas yang bertema Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas itu, Presiden mengatakan pemerintah akan terus berupaya mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu langkah yang ditempuh, kata dia, ialah terus mendorong pembangunan infrastruktur, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah Nusantara. “Peran pemerintah daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas, menjadi penting,” tegas Presiden.

Selain itu, kata dia, kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan, antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (online single submission/OSS), juga harus dilakukan.
Rakornas yang diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan itu selaras dengan prioritas pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam rakornas ialah para menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID (tim pengendalian inflasi daerah) dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama, di antaranya mengantisipasi kondisi perekonomian global agar tidak mengganggu perekonomian nasional. “Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk, baik berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata,” ujar Presiden.

Buah koordinasi
Dalam rakornas tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam menyampaikan pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Konsistensi dalam mengendalikan inflasi, kata Perry, perlu dipertahankan mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,01% pada 2020-2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dengan melihat perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian dan bergerak menuju keseimbangan baru, untuk mencapai target pembangunan nasional, berbagai program pemerintah ke depannya dirancang untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan. “Program dan kebijakan pemerintah juga ditujukan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan perekonomian,” tegasnya.

Satu hal yang tak kalah penting, menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, ialah pertumbuhan konsumsi rumah tangga (RT) perlu didukung pengendalian inflasi sehingga dapat membantu mengerek pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. “Kami berharap konsumsi rumah tangga juga tetap kuat. Inflasi harus terkendali agar tidak menggerus daya beli masyarakat,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mewanti-wanti pentingnya menjaga inflasi. Dia secara khusus mewaspadai kemungkinan adanya imported inflation atau inflasi yang berasal dari luar negeri pada semester II 2018 akibat pelemahan rupiah.
Menurutnya, inflasi ini disebabkan peningkatan harga di luar negeri atau depresiasi nilai tukar. Ketika harga impor meningkat, harga barang domestik yang menggunakan impor sebagai bahan mentah juga turut meningkat sehingga terjadi kenaikan harga barang dan jasa.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan tetap menjaga laju inflasi stabil pada 3,5%. Hal tersebut ditempuh dengan tetap menjaga dari sisi pasokan, terutama untuk barang-barang yang harganya diatur pemerintah. “Selama inflasi bisa kita jaga di 3,5%, kita akan tetap melihat konsumsi akan bisa bertahan cukup baik,” ujar Menkeu. (Try/Pra/Tes/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

BEBERAPA waktu lalu, nama Bung Hatta kembali ramai dibicarakan publik. Berawal dari pernyataan Koordinator Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar, di sebuah video yang mengatakan kalau cawapresnya, Sandiaga Uno adalah sosok baru dari Bung Hatta. Hal itu langsung menuai keberatan dari cucu Bung Hatta, Gustika Jusuf Hatta. Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga juga sempat menyandingkan nama pahlawan seperti Cut Nyak Dien dan Kartini dengan Ratna Sarumpaet dan Neno Warisman. Setujukah Anda apabila pahlawan dijadikan komoditas politik guna meraih simpati masyarakat?





Berita Populer

Read More