Memacu Pertumbuhan dengan Kebijakan LTV

Penulis: (E-1) Pada: Kamis, 16 Agu 2018, 00:20 WIB Ekonomi
Memacu Pertumbuhan dengan Kebijakan LTV

ANTARA/ARIF FIRMANSYAH

PEMBEBASAN pemberian nilai kredit untuk pembelian rumah pertama yang memungkinkan perbankan menghapus ketentuan uang muka pengajuan kredit, dapat menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 sebesar 0,04%.

Menurut Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia  Filianingsih Hendarta, relaksasi yang ditujukan untuk pembeli rumah pertama itu akan meningkatkan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor perumahan dan perlengkapan rumah tangga.

“Konsumsi rumah tangga saat ini berkontribusi sebesar 54,3% ke pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata dia sebagaimana dikutip dari Antara. Proyeksi Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dari kajian sebelumnya pada tahun ini, yakni 5,2% (yoy).
Dengan terkereknya konsumsi, dampak relaksasi LTV yang akan diterapkan per 1 Agustus 2018 ini juga akan membawa pertumbuhan kredit perbankan ke sasaran tertingginya di 12% tahun ini.

“Per Mei kredit sudah tumbuh 10,26% secara tahunan, BI melihat sampai akhir tahun bisa mencapai target, mudah-mudahan di target level atas (10-12%),” ujarnya. Kredit properti, ujar Filianingsih, menjadi sasaran pelonggaran kebijakan BI karena elastisitasnya yang akan memberikan dampak berlipat ke pertumbuhan ekonomi, seperti pembukaan lapangan kerja, peningkatan kinerja sektor konstruksi, dan pertumbuhan kredit perbankan.

Untuk pertumbuhan KPR, BI melihat di akhir tahun akan tumbuh 13,46%-14%, dari posisi 12,75% pada Mei 2018. “Namun, efek optimalnya dari pelonggaran LTV ini baru akan terasa dalam kurun waktu sembilan bulan ke depan,” ujar dia.
Pelonggaran kebijakan makroprudensial menjadi amunisi BI untuk mendorong pertumbuhan eknomi karena kebijakan moneter dipergunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian dari tekanan eksternal.

Per 1 Agustus 2018, BI akan melonggarkan syarat uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) dengan membebaskan perbankan untuk memberikan besaran maksimum nilai kredit (loan to value/LTV) pembelian rumah pertama.
Dengan demikian, perbankan tidak terikat aturan pemberian besaran uang muka oleh nasabah. Perbankan bisa mensyaratkan pembayaran uang muka, termasuk kemungkinan uang muka 0%, tergantung hasil penilaian manajemen risiko bank, tanpa mengecualikan berapapun besaran luas tanah maupun bangunannya.

Sebelum revisi peraturan LTV ini, BI mengatur besaran LTV atau kredit pembelian rumah tahap pertama yang luasnya di atas 70 meter persegi ialah 85% dari total harga rumah. Dengan demikian, di peraturan sebelumnya, kreditur atau pembeli rumah harus bisa membayar uang muka (down payment) sebesar 15%.

Secara rinci dalam pelonggaran ini, BI membebaskan ketentuan uang muka minimal untuk rumah pertama semua tipe. Sementara itu, LTV rumah kedua dan seterusnya ditetapkan 80%-855%, yang berati uang muka sebesar 15%-20%.
Adapun untuk rumah tipe di bawah 21 meter persegi baik itu rumah pertama maupun seterusnya bebas ketentuan uang muka minimal.

Selain membebaskan LTV, BI juga memperlonggar jumlah fasilitas kredit melalui inden menjadi lima fasilitas pembelian rumah dan juga mempermudah pencairan kredit secara inden.

Angin segar
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengapresiasi langkah BI  relaksasi terhadap ketentuan mengenai maksimum nilai kredit untuk sektor properti. Ketua DPP REI Soelaeman Soemawinata dalam rilisnya bahwa relaksasi LTV diprediksi berpotensi mendorong pertumbuhan penjualan sedikitnya 10% khususnya untuk rumah hunian dengan kisaran harga Rp200 juta hingga Rp500 juta.

Ia mengingatkan bahwa sektor properti terkait erat dengan 174 industri pendukung serta dapat membuka banyak lapangan kerja, seperti satu mal atau pusat perbelanjaan yang dapat menciptakan sekitar 2.000 lapangan kerja. Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Maryono mengatakan bahwa relaksasi besaran LTV juga akan mendorong percepatan permintaan di sektor properti.

“Dengan pelonggaran LTV, saya kira ini bisa mendorong permintaan di sektor properti karena uang mukanya akan menjadi lebih kecil,” kata Maryono. (E-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More