Bawaslu Wajib Tuntaskan Isu Mahar Rp1 Triliun

Penulis: M Taufan SP Bustan Pada: Senin, 13 Agu 2018, 08:40 WIB Politik dan Hukum
Bawaslu Wajib Tuntaskan Isu Mahar Rp1 Triliun

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief (tengah)

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menelusuri dugaan pemberian mahar politik senilai masing-masing Rp500 miliar untuk PAN dan PKS oleh bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno.

Perihal mahar politik itu diumumkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief beberapa saat menjelang calon Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peta koalisi sekaligus sosok yang akan menjadi kandidat wakilnya.

"Kerja cepat Bawaslu diperlukan untuk menjaga kepercayaan pada proses penyelenggaraan Pemilu 2019," kata Titi saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Jika tidak ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin dugaan tersebut menjadi syak wasangka yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019. Akibat terberatnya ialah animo masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu menjadi anjlok.

"Isu ini sangat mencederai kredibilitas serta muruah pemilu dan demokrasi kita. Bawaslu kan punya instrumen dan kewenangan untuk menelusuri polemik ini," tutur Titi.

Pasal 228 ayat 4 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, "Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden."

Diimbau melapor

Bawaslu berjanji menelusuri kebenaran soal dugaan mahar politik untuk perebutan kursi calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2019. Namun, penelusuran baru bisa dilakukan jika ada pihak atau saksi yang melaporkan terkait dengan dugaan pemberian mahar politik tersebut.

Bawaslu mengimbau para saksi atau pihak-pihak yang mengetahui adanya praktik kotor tersebut untuk segera melapor untuk dilakukan proses klarifikasi dan tindak lanjut lebih jauh lagi. Demikian ditegaskan Komisioner Bawaslu Fritz Siregar.

"Dalam menyelidiki dugaan mahar politik, Bawaslu dapat menggunakan informasi yang diberikan itu sebagai informasi awal, tetapi informasi awal itu membutuhkan klarifikasi dari para pihak yang memang mengetahui hal tersebut," ujar Fritz kepada Metro TV.

Ia menambahkan, sekalipun nanti terbukti ada pemberian mahar politik kepada PKS dan PAN, penyelenggara pemilu tidak bisa serta-merta mencoret Sandiaga Uno. Pasalnya, UU Pemilu hanya mengatur konsekuensi bagi partai politik yang menerima mahar politik.

"Partai politik dilarang menerima imbalan. Apabila terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, partai politik tersebut tidak dapat mencalonkan lagi di periode berikutnya, tetapi UU tidak mengatur sanksi bagi calon yang memberi mahar politik," imbuhnya.

Ditemui seusai menggelar pertemuan di kediaman Soetrisno Bachir di Jakarta, Sabtu (11/8) malam, Sandi menyikapi tuduhan tersebut sebagai dinamika politik. Menurut Sandi, uang tersebut akan digunakan sebagai dana kampanye.

Untuk mengakhiri polemik, Sandi berjanji berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Ant/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More