Calon Pemimpin Indonesia Harus Mampu Membuka Luas Lapangan Kerja

Penulis: Fetry Wuryasti Pada: Minggu, 12 Agu 2018, 19:15 WIB Ekonomi
Calon Pemimpin Indonesia Harus Mampu Membuka Luas Lapangan Kerja

Ilustrasi

INDONESIA akan menghadapi dua pasang Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pilpres 2019.  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan Indonesia memiliki tantangan ekonomi yang berat ke depan.

Tekanan global disertai proteksionisme Amerika Serikat (AS) dan kenaikan suku bunga acuan AS Fed Fund Rate otomatis akan menghantam nilai tukar rupiah. Indonesia harus belajar dari Lira Turki yang telah dikategorikan masuk krisis akibat depresiasi mata uang yang mencapai 42%.

Tekanan global tidak bisa dianggap remeh. Kenyataannya Indonesia sangat terkorelasi dengan pengaruh global, terutama AS.

Salah satu hal paling penting yang harus diperhatikan ialah pemimpin Indonesia nantinya harus bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, untuk menggerakkan sektor riil secara keseluruhan.

Pada kenyataannya, ini bukan sesuatu yang mudah,karena terkait dengan berbagai macam aturan. Apalagi melihat komposisinya, sebanyak 58% merupakan lulusan pendidikan menengah ke bawah (SMP).

Kaitannya dengan urusan global, kata Hariyadi, bila Indonesia tidak menjaga pasar domestik, pastinya akan terkena serbuan barang dari luar negeri.

Oleh karena itu, sektor riil harus bergerak untuk penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sektor ekonomi padat karya terutama harus diperhatikan. Sebab selama ini tidak diurus dengan serius.

"Ini terkait dengan masalah sistem pengupahan. Sering kali pada sektor padat karya tidak ada keberpihakan untuk mengatur masalah upah. Sehingga minat investor dan pengusaha surut untuk membangun dan ekspansi pabrik garmen," ujar Hariyadi, saat dihubungi,Minggu (12/8).

Seringkali di ranah pemerintah daerah, pengupahan masuk dalam wilayah politis. Setiap calon kepala daerah menjadikan upah minimum sebagai ajang jualan.

Sehingga tidak terjadi proses negosiasi upah, adanya survei mengenai hidup layak dirundingkan dalam dewan pengupahan daerah dan kemudian ditentukan rekomendasi angka minimum upah.

"Akibatnya tuntutan kenaikan upah buruh sangat tinggi. Ini membuat industri padat karya enggan berekspansi dan memilih wait and see. Padahal kita butuh lapangan kerja besar. Sedangkan upah minimum dipolitisasi. Kata kuncinya bagaimana Indonesia dihadapkan kepada penciptaan lapangan kerja, untuk menjamin pasar domestik," ujar Hariyadi. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More