Jadi Cawapres, Ma'ruf Amin Diminta Bantu Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Penulis: Gana Buana Pada: Sabtu, 11 Agu 2018, 13:28 WIB Ekonomi
Jadi Cawapres, Ma

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

ADA harapan yang disematkan dari Ma'ruf Amin sebagai cawapres terpilih mendampingi Joko Widodo di pilpres 2019, yaitu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah.

Hal itu disampaikan Pakar Ekonomi Lana Soelistianingsih, yang menyebut Ma'ruf merupakan salah satu pelopor ekonomi berbasi syariah.

"Semoga, apabila Ma’ruf Amin terpilih menjadi wakil presiden dalam Pemilu 2019, bersama petahana. Ia bisa mencetak blue-print ekonomi syariah yang bisa diwujudkan 5-10 tahun mendatang," kata Lana kepada Media Indonesia, Sabtu (11/8).

Menurut Lana, sosok Ketum MUI itu memang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah dengan konsep yang selalu disuarakan, yakni ekonomi umat. Kompetensi ini bisa menjadi salah satu pilar pengembangan ekonomi syariah.

Saat ini, meskipun jumlah umat muslim di Indonesia hampir 80-90% dari total keseluruhan penduduk, perkembangan ekonomi syariah justru berjalan sangat lambat.

Untuk pertumbuhan obligasi syariah pun masih skeitar 5-6% dari produk perbankan yang ada.

"Artinya, ada kekosongan investasi berbasis syariah di Tanah Air," imbuhnya.

Padahal, Bank Muamalat sebagai salah satu bank pelopor ekonomi syariah sudah dibentuk sejak 1994 lalu. Sedangkan, dari jumlah total aset perbankan yang mencapai Rp10 ribu triliun hanya 5% merupakan aset perbankan syariah.

“Justru Malaysia unggul di sektor ekonomi syariahnya,” pungkasnya.

Lana mengakui, negara di timur tengah pun jarang yang memiliki basis ekonomi syariah. Bahkan, basis ekonomi syariah dunia justru terletak di London, Inggris. Perbankan di negara tersebut banyak sekali menawarkan produk-produk berbasis syariah. Sehingga, banyak pengusaha timur tengah menginvenstasikan dana mereka di sana.(OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More