KLHK Evaluasi Izin Resor di Komodo

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Sabtu, 11 Agu 2018, 07:40 WIB Humaniora
KLHK Evaluasi Izin Resor di Komodo

MI/JOHN LEWAR

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya segera membentuk tim untuk meng-evaluasi pemberian izin pembangunan resor di di Kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tim yang dijadwalkan dibentuk pada Senin (13/8) itu akan dipimpin Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno. Selanjutnya tim akan menuju lokasi pembangunan resor, yakni di Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Pulau komodo.

Pembangunan resor di Pulau Rinca dilakukan PT Segara Komodo Lestari. Adapun resor di Pulau Padar dan Pulau Komodo dibangun PT Komodo Wildlife Ecotourism.

"Kami memutuskan untuk meninjau. Pak Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem bersama beberapa rekan yang ada di sini akan menjadi tim yang nantinya meninjau secara teknis maupun lapangan, apa yang terjadi," kata Siti dalam pertemuan dengan perwakilan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat di Jakarta, kemarin.

Ia berdialog dengan masyarakat Manggarai Barat terkait dengan polemik pembangunan resor di lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia tersebut. Menteri LHK didam-pingi Sekjen KLHK Bambang Hendroyono.

Menurut Siti, dalam melaksanakan kegiatan konservasi, KLHK selalu berpegang pada upaya menjaga semua yang ada di dalam kawasan konservasi. Apabila ada yang dimanfaatkan, ujarnya, tetap harus dilestarikan.

Menurutnya, apabila masyarakat setempat kurang memahami tentang adanya proyek itu, bahkan hingga menolak keberadaan proyek tersebut, dipastikan ada hal yang tidak beres dalam pemberian izin pembangunannya.

Ia memastikan akan menampung seluruh aspirasi masyarakat terkait dengan konservasi komodo ataupun masalah kese-jahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

Apalagi, tuturnya, Presiden Joko Widodo selalu menekankan agar kegiatan yang dilakukan KLHK harus menyejahterakan masyarakat sekitar, dan bukan pihak baru.

Terancam punah

Dalam pertemuan tersebut perwakilan masyarakat Manggarai Barat menyatakan kecewa kepada KLHK atas pemberian izin pembangunan resor di kawasan Taman Nasional Komodo kepada PT Segara Komodo Lestari dan PT Komodo Wildlife Ecotourism yang diterbitkan pada 2015.

PT Segara Komodo Lestari mendapat izin pembangunan resor di atas lahan seluas 22,1 hektare, sedangkan PT Komodo Wildlife Ecotourism mendapat izin atas 426,07 hektare. Saat ini aktivitas pembangunan yang dilakukan PT Segara Komodo Lestari terhenti setelah warga Manggarai Barat melakukan unjuk rasa pada 6 Agustus lalu.

"Bagi kami, dengan memberikan izin investasi, Kementerian LHK mendukung proses kepunahan komodo," kata Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat Rafael Todowela yang datang dari Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Ia juga menyatakan kedatang-annya hanya untuk meminta KLHK mencabut izin pembangunan resor tersebut. Hal senada disampaikan Direktur Sunspirit for Justice and Peace Gregorius Afioma.

(H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More