OJK Dorong Industri Pasar Modal dalam Perekonomian Nasional

Penulis: Nur Aivanni Pada: Jumat, 10 Agu 2018, 18:39 WIB Ekonomi
OJK Dorong Industri Pasar Modal dalam Perekonomian Nasional

MI/RAMDANI

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan memprioritaskan berbagai kebijakan yang bisa mempercepat pertumbuhan dan peningkatan peran industri pasar modal dalam perekonomian nasional. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam perayaan HUT Pasar Modal Indonesia ke-41.

"OJK bersama para pemangku kepentingan terus merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan cita-cita menjadikan pasar modal Indonesia yang kuat dan berperan signifikan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, menjaga stabilitas sistem keuangan, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wimboh di Gedung Bursa Efek Jakarta, Jakarta, Jumat (10/8).

Lebih lanjut, Wimboh mengatakan bahwa OJK telah dan akan mengeluarkan berbagai kebijakan di industri pasar modal. Pertama, OJK akan mengembangkan instrumen pasar modal sesuai kebutuhan pemerintah dalam menyediakan pendanaan untuk pengembangan sektor prioritas.

"Seperti sektor industri berorientasi ekspor, sektor industri substitusi barang impor, sektor pariwisata, sektor perumahan dan sektor komoditas," tambahnya.

Kedua, OJK akan memberikan alternatif instrumen pembiayaan bagi perusahaan dan instrumen investasi bagi pemodal profesional dengan mengeluarkan peraturan terkait Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Ketiga, OJK akan mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah melalui pengembangan variasi produk saham syariah seperti sukuk wakaf dan EBA syariah.

Keempat, lanjut Wimboh, OJK akan menyiapkan dasar pengaturan bagi pendirian Lembaga Pendanaan Efek yang berfungsi untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar melalui penguatan infrastruktur transaksi margin dan short selling. Kelima, OJK akan menyediakan landasan pengaturan bagi kegiatan Equity Crowdfunding di pasar modal.

Keenam, OJK akan mendorong pendirian Perusahaan Efek Daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan jumlah investor retail di daerah, meningkatkan tingkat literasi dan inklusi Pasar Modal di daerah. Terakhir, OJK akan mengembangkan instrumen dan pasar derivatif di pasar modal untuk memberikan kenyamanan bagi investor nonresiden untuk berinvestasi di pasar modal.

"Upaya-upaya tersebut akan dilengkapi dengan kebijakan meningkatkan sinergi antara pasar modal dengan sektor jasa keuangan lainnya, penguatan infrastruktur pasar modal, penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik," kata Wimboh.

Dalam periode Januari 2018 hingga Agustus 2018, OJK telah mengeluarkan 99 surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dengan total nilai hasil Penawaran Umum Rp 111,2 triliun. Pada periode tersebut, OJK juga telah melakukan 46 pemeriksaan terhadap pelaku industri pasar modal dan mengenakan 303 sanksi administratif berupa denda, 3 sanksi pencabutan izin, 179 sanksi peringkatan tertulis dan 3 perintah tertulis.

Di bidang pengaturan, sampai periode Agustus 2018 ini, kata Wimboh, OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait pasar modal yakni sebanyak 5 Peraturan OJK dan 1 Surat Edaran OJK. Adapun rinciannya, satu aturan terkait dengan bidang transaksi dan lembaga efek, tiga aturan terkait bidang emiten dan perusahaan publik, satu aturan terkait pengelolaan investasi, serta satu aturan terkait pasar modal syariah.

Lebih lanjut, Wimboh mengatakan bahwa kinerja reksa dana menunjukkan pertumbuhan dengan pertumbuhan nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana meningkat 9,7% pada Agustus 2018 dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2017, dari Rp 457,51 triliun menjadi Rp 501,91 triliun.

Pada tahun ini, sambung Wimboh, sampai Agustus 2018, dana yang terhimpun dari saham dan obligasi telah mencapai Rp 111,2 triliun dengan emiten baru tercatat sebanyak 33 perusahaan. Sedangkan, total dana kelolaan investasi hingga Agustus 2018 mencapai Rp 732 triliun. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More