KPU Lampung segera Tetapkan Arinal-Nunik

Penulis: Eva Pardiana Pada: Jumat, 10 Agu 2018, 17:10 WIB Pilkada
KPU Lampung segera Tetapkan Arinal-Nunik

MI/Susanto

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan sengketa pilkada Lampung oleh M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dan Herman HN-Sutono lewat putusan dismissal perselisihan hasil Pilgub Lampung 2018.

Putusan yang dibacakan langsung oleh Ketua MK Anwar Usman menyatakan menolak semua permohonan nomor 41 atas nama M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dan permohonan 46 atas nama Herman HN-Sutono.

"Permohonan nomor 41 dan 46 tidak sesuai dengan persyaratan ambang batas perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan dinyatakan tidak dapat diterima permohonan termohon," ujar Anwar saat membacakan putusan pada sidang yang berlansung Jumat (10/8) pukul 10.05 hingga 10.30.

Kuasa hukum Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik), Andi Syafrani mengaku lega atas putusan MK tersebut.

"MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan karena para pemohon tidak memiliki legal standing sesuai ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tentang ambang batas persentase selisih hasil perolehan suara pemohon dengan pihak terkait," ujar Andi.

Dengan putusan ini, lanjut Andi, harusnya tidak ada lagi alasan yuridis untuk mempersoalkan hasil Pilgub Lampung. Masyarakat tinggal menunggu jadwal pelantikan gubernur terpilih.

"Paslon Arinal-Nunik telah sah secara hukum sebagai paslon terpilih dalam Pilgub Lampung. Setelah ini, KPU Lampung akan mengeluarkan SK Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih 2019 - 2024," ujarnya.

Andi juga mengajak masyarakat Lampung untuk melupakan perselihan yang timbul dalam pilgub agar kondusifitas tetap terjaga. "Ini merupakan kemenangan rakyat Lampung. Lupakan Pilgub. Ayo bersama Arinal-Nunik membangun Lampung ke depan," katanya.

Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono mengatakan berdasakan hasil putusan dismissal MK, pihaknya akan segera menentukan jadwal penetapan paslon terpilih selambat-lambatnya 3 hari setelah pembacaan putusan.

"Kami rencanakan hari Minggu (12/8) karena hari Senin (13/8) sudah masuk jadwal sengketa pencalonan legislatif di Bawaslu Provinsi Lampung," katanya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More