Memperluas Mandatory Biodiesel

Penulis: Khudori Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia,Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Pusat Pada: Jumat, 10 Agu 2018, 06:45 WIB Opini
Memperluas Mandatory Biodiesel

thinkstock

PELBAGAI cara dilakukan pemerintah untuk mengumpulkan banyak dolar. Di saat pasar global lesu akibat dampak perang dagang, cara tradisional menggenjot ekspor dan mengurangi impor tidak mudah dilakukan. Dalam jangka pendek, tidak banyak pilihan kebijakan yang bisa diambil pemerintah untuk mengobati dahaga situasi haus dolar. Salah satu yang terbuka untuk dicoba ialah memperluas kewajiban (mandatory) biodiesel.

Mandatory biodiesel berjalan 10 tahun terakhir. Dimulai pada 2009 dengan target campuran (blending rate) 1% (1% biodiesel dicampur 99% solar), secara berangsur-angsur target dinaikkan menjadi 2,5% (2010-2012), 10% (2013-2014), 15% (2015), 20% (2016-2019), dan 30% (2020-2025).

Sepanjang 2009-2016, rata-rata realisasi wajib blending hanya tercapai 51% dari target. Target campuran baru tercapai pada 2017. Meskipun tergolong rendah, ada banyak manfaat dari implementasi wajib biodiesel. Pertama, secara akumulatif realisasi mandatory biodiesel hingga 2017 dapat mengurangi impor solar fosil Indonesia sebesar 7,78 juta ton.

Sebagai negara net impor BBM, khususnya solar fosil, penghematan impor solar ini telah menaikkan kemandirian energi nasional. Selain itu, berkurangnya impor solar juga mengurangi pengeluaran devisa negara untuk impor solar US$2,89 miliar (PASPI, 2017). Penghematan devisa ini cukup membantu menyehatkan neraca perdagangan, khususnya neraca perdagangan migas.

Kedua, penggantian solar fosil dengan biodiesel juga berkontribusi pada target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia. Kontributor terbesar emisi GRK Indonesia ialah dari konsumsi BBM fosil, termasuk solar. Jika dikalkulasi, sepanjang periode 2014-2017 pengurangan emisi Indonesia akibat penggunaan biodiesel mencapai 11,7 juta ton CO2. Bila dihitung shadow price-nya US$20/ton, nilai jasa lingkungan yang dihasilkan dari mandatory biodiesel mencapai US$234 juta (PASPI, 2018).

Itu berarti secara akumulatif nilai manfaat penghematan devisa dan emisi dari kebijakan mandatory biodiesel hingga 2017 mencapai US$3,1 miliar atau Rp44 triliun (kurs Rp14.200 per dolar). Boleh saja penghematan devisa ini dianggap kecil. Akan tetapi, saat negara haus devisa lantaran ekspor seret, sumber pemasukan baru belum pasti, dan rupiah loyo, penghematan ini cukup berarti untuk menyehatkan neraca perdagangan.

Salah satu yang membuat neraca perdagangan kita tidak sehat ialah besarnya ketergantungan pada impor BBM. Dari rata-rata konsumsi energi fosil 1,6 juta barel per hari, separuh di antaranya diimpor.

Ketergantungan pasokan BBM dari impor membuat ekonomi kita amat rentan terhadap perubahan harga BBM dunia. Ketika harga BBM di pasar dunia melonjak, harga langsung ditransmisikan pada defisit perdagangan migas.

Dalam tiga tahun terakhir, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan.

Pada akhir 2016, harga minyak mentah (UK Brent) masih US$37 per barel, meningkat jadi sekitar US$76 atau lebih dari dua kali lipat pada akhir Juni 2018. Kenaikan harga minyak mentah juga mengerek naik harga solar.

Pada Desember 2016 harga solar masih sekitar US$0,43 per liter, akhir Desember 2017 naik jadi US$0,51. Pada akhir Juni 2018, harga solar dunia bertengger pada level US$0,58. Tidak tertutup kemungkinan harga solar dunia menembus level US$0,60 per liter pada akhir tahun ini.

Harga BBM di pasar dunia yang meningkat membuat defisit perdagangan migas juga meningkat: sekitar US$5,6 miliar pada 2016 menjadi US$8,6 miliar pada 2017. Sepanjang Januari-Juni 2018, menurut BPS, defisit perdagangan migas mencapai US$5,4 miliar. Defisit migas otomatis menguras cadangan devisa. Menurut Bank Indonesia, cadangan devisa berkurang dari US$130,2 miliar akhir Desember 2017 jadi US$119,8 miliar pada Juni 2018. Dalam 6 bulan, cadangan devisa tergerus sekitar US$10,4 miliar.

Jika tidak dilakukan langkah-langkah segera, defisit neraca perdagangan migas bakal membengkak di akhir tahun, dan cadangan devisa bakal tergerus lebih besar lagi. Langkah menekan impor migas bisa dilakukan dengan memperluas mandatory biodiesel: tidak hanya konsumen umum yang terdapat subsidi atau penugasan pelayanan publik (public service obligation/PSO), tetapi juga ke sektor industri (non-PSO).

Berbeda dengan konsumen solar PSO yakni sektor transportasi publik, segmen konsumen solar non-PSO ialah konsumen mampu/kaya. Mustinya mandatory B20, bahkan B30, mudah dilakukan tanpa subsidi. Kebutuhan solar nasional pada 2018 sekitar 39 juta kiloliter. Jika kebijakan B20 dilaksanakan baik PSO maupun non-PSO, biodiesel yang dibutuhkan hanya 7,8 juta kl. Kebutuhan biodiesel tersebut masih dapat dipasok dari kilang-kilang biodiesel domestik yang saat ini memiliki kapasitas sekitar 12 juta kl.

Perluasan kebijakan mandatory biodiesel ditujukan pada tiga hal pokok. Pertama, membangun ketahanan/kedaulatan energi (energy security), khususnya mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kedua, mitigasi perubahan lingkungan global melalui pengurangan emisi GRK dari konsumsi solar fosil yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya pemanasan global. Ketiga, mendorong pembangunan perdesaan sebagai basis produksi bahan baku biodiesel Indonesia yaitu minyak kelapa sawit (PASPI, 2015).

Perluasan penyerapan biodiesel untuk sektor non-PSO akan membantu Indonesia dalam membangun ketahanan energi karena akan mampu menghemat impor solar dalam jumlah cukup besar. Jika target B30 diterapkan pada 2020, Indonesia mampu menghemat impor solar 16.19 juta kiloliter pada 2020 hingga 23,78 juta kiloliter pada 2025. Penghematan impor solar ini pada akhirnya akan menghemat devisa negara.

Perluasan penyerapan biodiesel juga memperbesar pengurangan emisi GRK. Menurut European Commission (2012), biodiesel dari sawit mampu mengurangi emisi 62%. Penghematan emisi ini lebih tinggi daripada penghematan emisi biodiesel berbahan baku minyak rapeseed (45%), minyak kedelai (40%), dan minyak bunga matahari (58%). Ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi GRK 29% pada 2030.

Perluasan mandatory biodiesel ke sektor non-PSO juga mendorong pembangunan perdesaan yang jadi sentra produksi kelapa sawit. Produksi minyak sawit melibatkan 13 juta hektare kebun sawit yang di dalamnya terdapat sekitar 4,6 juta ha kebun sawit rakyat dan ekonomi 200 kabupaten/kota produsen sawit.

Karena itu, meningkatkan penyerapan minyak sawit di dalam negeri lewat mandatory biodiesel berarti juga menjamin pasar produksi sawit petani dan menggerakkan ekonomi setidaknya di 200 kabupaten/kota. Sekali berlayar dua-tiga pulau tercapai, kebijakan ini juga bakal mendongkrak harga sawit di pasar dunia dan jadi solusi ketergantungan yang besar sawit pada pasar dunia.

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More