Tunjangan Dihentikan Sementara, Guru Diminta tidak Khawatir

Penulis: Syarief Oebaidillah Pada: Kamis, 09 Agu 2018, 22:10 WIB Humaniora
Tunjangan Dihentikan Sementara, Guru Diminta tidak Khawatir

Ist

PEMERINTAH pusat menghentikan transfer tunjangan guru di beberapa daerah. Jenis tunjangan yang dihentikan penyalurannya yakni Tunjangan Profesi Guru (TPG), Dana Penghasilan Tambahan Guru (Tamsil), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) tahap II Tahun Anggaran 2018.

Dalam kaitan ini, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriano, meminta para guru tidak perlu khawatir. Sebab, mereka tetap akan mendapatkan hak-hak mereka karena dana mengendap (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Silpa) yang ada di daerah masih cukup untuk membayarkan tunjangan mereka sampai satu tahun ke depan.

Langkah yang dilakukan Kemendikbud, kata pria yang akrab disapa Ono, bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi kelebihan dana di dalam kas masing-masing daerah.

"Yang dihentikan itu transfer uang dari Kemenkeu ke kas daerah, pembayaran tunjangan guru tetap aman,” tegas Ono di Jakarta, Kamis (9/8).

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, menambahkan, alasan penyetopan sementara transfer disebabkan daerah-daerah tersebut masih memiliki dana Silpa. Dia menjelaskan, pihaknya biasa meluncurkan surat rekomendasi kepada Kementerian Keuangan terkait kontrol dana transfer tunjangan guru.

"Pembayaran dibayar melalui dana sisa yang sudah ada di masing-masing wilayah tersebut," kata Didik ketika dimintai konfirmasinya.

Dalam surat rekomendasi penghentian bernomor 44471/A.A1.1/PR/2018 yang diajukan Kemendikbud kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan disebutkan beberapa daerah yang belum masih memiliki dana silpa ketiga tunjangan di atas yaitu di antaranya Kabupaten Kalmana (Papua Barat), Kabupaten Maluku Barat Daya (Maluku), dan Kabupaten Yahukimo (Papua) untuk rekomendasi penghentian transfer TPG Semester I tahun 2018.

Didik menjelaskan hal tersebut terkait mencuatnya pemberitaan di media bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan telah menyebarkan surat penghentian penyaluran tunjangan guru ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengutarakan alasan penghentian penyaluran tunjangan guru di daerah tersebut atas rekomendasi Kemendikbud.

Adapun pemerintah daerah yang TKG-nya direkomendasikan dihentikan di antaranya yaitu Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kabupaten Karawang (Jawa Barat), Kabupaten Indragiri Hulu (Riau), Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan), dan Kabupaten Merangin (Jambi).

Sementara beberapa daerah yang tidak akan mendapatkan transfer tunjangan Tamsil di antaranya yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu (Jawa Barat), Kabupaten Kudus dan Kendal (Jawa Tengah), Kabupaten Madiun, Jember, dan Sumenep (Jawa Timur), dan Kota Padang Panjang (Sumatra Barat). (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More