Tantangan Ekonomi The Next President

Penulis: Agus Herta Sumarto Dosen FEB UMB dan peneliti Indef Pada: Kamis, 09 Agu 2018, 01:15 WIB Opini
Tantangan Ekonomi The Next President

Thinkstock

PEMILIHAN presiden dan wakil presiden (pilpres) periode 2019-2024 hanya tinggal menyisakan waktu satu tahun. Gegap gempita dan euforia menyambut ajang itu sudah sangat terasa. Bahkan pemberitaan media massa beberapa hari terakhir sudah dipenuhi oleh proses lobi partai politik untuk menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.

Namun, pilpres yang akan datang seyogianya tak hanya sebatas pada pertimbungan figur individual semata. Variabel utama yang harus dijadikan pertimbangan pemilih dalam menentukan siapa presiden dan wakil presiden ialah siapa yang mampu menyelesaikan persoalan negara paling krusial saat ini. Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini ialah permasalahan ekonomi.

Fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih dikatakan rapuh. Semenjak Indonesia mengalami deindustrialisasi lebih dari 10 tahun silam, Indonesia selalu mengalami defisit neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan inilah yang kemudian menjadi penyakit kronis dan menjalar ke sendi-sendi ekonomi lainnya termasuk nilai tukar rupiah.

Semenjak Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed floating exchange rate), setiap rezim pemerintahan selalu kesulitan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selalu terombang ambing terutama ketika terjadi guncangan dari luar. Volatilitas nilai tukar rupiah ini selalu terulang di setiap rezim pemerintahan dan penyebabnya selalu sama, neraca perdagangan Indonesia terlalu lemah sehingga tidak bisa menahan stabilitas nilai tukar rupiah.

Masalah dan tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh the next president pun masih akan sama, yaitu lemahnya neraca perdagangan. Bahkan sinyalemen itu telah muncul dalam beberapa bulan terakhir ini. Neraca perdagangan Indonesia dalam setahun terakhir mengalami defisit dan telah menekan nilai tukar rupiah sampai ke titik paling rendah dalam tiga tahun terakhir. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat sempat menembus angka 14.400-an, dan sampai saat ini belum memperlihatkan adanya sinyalemen penguatan yang signifikan.

Pertumbuhan lamban
Salah satu penyebab utama dari defisitnya neraca perdagangan Indonesia sampai saat ini ialah perkembangan dan pertumbuhan ekspor yang cenderung lamban. Pertumbuhan ekspor masih kalah jika dibandingkan pertumbuhan impor sehingga nilai impor seringkali melebihi nilai ekspor. Hal inilah yang menjadi sumber utama kerentanan perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekspor yang lamban ini karena pola pembangunan ekonomi Indonesia selama ini tidak berorientasi ekspor. Untuk mengatasi defisit neraca perdagangan, pemerintah-pemerintah sebelumnya lebih memilih kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pembatasan impor. Padahal, pola pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pembatasan impor, malah akan menciptakan inefisiensi pasar yang berujung pada daya saing produk dalam negeri yang rendah.

Dengan melakukan pembatasan impor, pemerintah akan menciptakan instrumen kebijakan yang proteksionis, yang bertolak belakang dengan kepentingan pasar seperti menciptakan berbagai hambatan, baik tarif maupun nontarif. Kebijakan proteksionis di antaranya ialah pembatasan jumlah atau kuota impor, pembatasan jenis dan komoditas yang diimpor, sampai pembatasan importirnya. Kebijakan proteksionis ini malah akan memunculkan <i>moral hazard<p> seperti regulasi 'pesanan' dan para pemburu rente. Efek negatif dari cara menurunkan impor ini akan jauh lebih besar daripada manfaatnya.

Untuk mengatasi defisit neraca perdagangan seharusnya pemerintah lebih memilih kebijakan pengembangan ekspor. Pembangunan sektor industri diarahkan pada pengembangan produk yang berorientasi ekspor sehingga nilai ekspor bisa jauh melebihi nilai impor. Dengan pola pengembangan yang berorientasi ekspor para pelaku industri dipaksa untuk memproduksi produk-produk yang berdaya saing sehingga bisa menciptakan pasar yang efisien.

Selain itu, pemerintah juga akan membuat berbagai program yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri yang berdaya saing. Pemerintah harus bisa menciptakan good governance dalam tata kelola perizinan sehingga menciptakan efisiensi birokrasi. Menurut survei doing business, saat ini inefisiensi birokrasi pemerintah dianggap sebagai masalah nomor satu yang menghambat proses bisnis di Indonesia.

Pemetaan industri
Pembangunan ekonomi yang berorientasi ekspor memiliki multiplier effect ekonomi yang sangat besar. Dengan mengembangkan industri yang berorientasi ekspor, sektor hulu dan hilir akan terkena dampak, sekaligus ikut mengalami perkembangan karena produk-produknya akan terserap ke dalam pasar. Dengan demikian, pemerintah akan menghemat anggaran dalam jumlah besar. Itu karena sektor hulu dan hilir akan berkembang melalui mekanisme pasar tanpa menyerap anggaran belanja pemerintah dalam jumlah besar.

Namun, untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor, pemerintah terlebih dahulu harus memetakan industri yang prospektif untuk dikembangkan dan industri yang sudah mengalami kejenuhan. Tidak semua industri layak untuk dikembangkan. Dalam perkembangan arus teknologi dan informasi yang sangat cepat ini kondisi pasar bisa dengan sangat cepat berubah. Oleh karena itu, pemerintah harus mengetahui mana industri yang masuk kategori future industry, question mark, mencapai titik puncak, dan industri yang sudah jenuh. Pemerintah sebaiknya fokus pada industri yang masuk kategori future industry.

Pemerintah juga harus bisa memetakan industri-industri yang sudah pasti tidak menguntungkan karena secara alamiah tak berdaya saing. Industri yang bahan bakunya berasal dari raw material yang mahal sudah bisa dipastikan tidak akan mampu bersaing di pasar global.

Untuk melakukan langkah-langkah di atas Presiden Joko Widodo memang memiliki kelebihan. Sebagai petahana, Jokowi bisa memetakan secara objektif, komprehensif, dan terukur. Namun, capres yang lain juga tidak menutup kemungkinan bisa melakukan hal yang sama tentunya dengan usaha yang jauh lebih besar.

Siapa pun presidennya, masalah yang dihadapi akan sama. Oleh karena itu, mulai sekarang calon presiden harus bisa menyiapkan langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas guna menciptakan fundamental ekonomi yang jauh lebih kuat.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More