Koalisi Capres Sarat Transaksi

Penulis: Sri Budi Eko Wardani Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia Pada: Kamis, 09 Agu 2018, 00:45 WIB Opini
Koalisi Capres Sarat Transaksi

JIKA menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Jumat (10/8) nanti kita akan mengetahui siapa saja pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bersaing pada Pemilu 2019. Akan tetapi, tenggat itu bisa saja berubah kalau sampai batas akhir pendaftaran pemilu presiden dan wakil presiden hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar.

Walau menurut UU Pemilu dan peraturan KPU (PKPU) dimungkinkan ada perpanjangan pendaftaran hingga 2x7 hari, opsi itu seharusnya tidak terjadi. Itu karena publik sudah terlalu lama disuguhi perilaku para elite politik dalam membangun koalisi untuk pemilu presiden mendatang.  

Hingga satu hari menjelang berakhirnya batas pendaftaran, enam partai politik yang memiliki kursi di DPR sudah bulat mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lima tahun berikutnya. Dengan kekuatan kursi di DPR hasil Pemilu 2014 yang mencapai 60,3%, koalisi petahana dipastikan memenuhi syarat pendaftaran (minimal 20% kursi DPR atau 25% suara pemilih).  

Sudah disepakati
Selain enam partai DPR, koalisi Jokowi juga didukung tiga partai politik baru peserta Pemilu 2019. Bergeraknya sekretaris jenderal (sekjen) sembilan partai koalisi Jokowi, plus mereka mengecek kesiapan pendaftaran di KPU, menunjukkan sinyal kuat nama calon wakil presiden (cawapres) sudah disepakati. Tinggal menunggu Presiden Jokowi segera mengumumkannya maka koalisi ini siap mendaftar ke KPU.

Sementara itu, di sisi lain, koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto masih dihadapkan pada persoalan pelik. Koalisi penantang Jokowi ini pada awalnya ditopang dua kekuatan partai politik, yaitu Gerindra dan PKS, yang jumlah kursinya setara batas minimal syarat pencalonan yaitu 20,1% (Gerindra 13% dan PKS 7,1%).

Dengan peta kekuatan seperti itu masih terbuka dua opsi, yaitu mengusung tokoh selain Prabowo sebagai capres dan menambah partai anggota koalisi. Pencarian terhadap nama-nama selain Prabowo tidak mulus. Apalagi hasil survei selalu menempatkan Prabowo sebagai urutan kedua teratas potensi elektabilitasnya. Jadi, tidak ada alternatif selain Prabowo untuk menantang petahana.

Peta kekuatan internal koalisi pun berubah setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menentukan jalan politiknya untuk bergabung dengan Gerindra, akhir Juli lalu. Prabowo dan SBY sepakat berkoalisi. SBY memutus kebuntuan dengan mengajukan Prabowo sebagai capres.

Penegasan SBY itu sekaligus meningkatkan daya tawar partai urutan keempat perolehan kursi di DPR itu dalam koalisi Gerindra-PKS. Posisi cawapres yang sejak awal dikaveling PKS berpotensi mentah lagi dengan kehadiran Demokrat. SBY dengan posisinya sebagai mantan presiden dua periode memiliki daya tawar politik lebih kuat untuk mengusulkan cawapres. Putra sulungnya pun, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)--yang namanya cukup populer di sejumlah hasil survei jika dibandingkan dengan sembilan nama cawapres usulan PKS--menjadi kandidat kuat cawapres Prabowo. PKS bertahan dengan sikapnya, sementara PAN mengulur waktu melalui rapat kerja nasional (rakernas) sembari mendengar aspirasi pengurus daerahnya.

Rekomendasi
PKS sejatinya memiliki kartu 'sakti' lain untuk mengajukan cawapres Prabowo, yaitu melalui jalur ulama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. GNPF Ulama, yang merupakan transformasi dari GNPF MUI, mengadakan pertemuan para ulama (ijtima) yang menghasilkan dua keputusan terkait dengan pilpres: (1) mencalonkan Prabowo sebagai capres pada koalisi Gerindra-PKS, dan (2) mengusulkan dua nama sebagai cawapres Prabowo yaitu Salim Segaf Al Jufri dan Abdul Somad.

Salim Segaf seorang politikus, menjabat Ketua Majelis Syuro PKS, sedangkan Abdul Somad ialah pendakwah yang kini populer di kalangan umat Islam. Berpegang pada hasil <i>ijtima<p> GNPF, petinggi PKS mengultimatum Gerindra agar mempertimbangkan rekomendasi tersebut. Kebetulan Salim Segaf termasuk sembilan nama usulan PKS. Pimpinan GNPF pun aktif melobi Prabowo secara langsung. Sementara PAN masih mengajukan syarat ketua umumnya, Zulkifli Hasan, yang dipilih Prabowo. Hingga akhir pendaftaran, dinamika tarik-menarik cawapres dalam koalisi Prabowo masih sangat tinggi.  

Pragmatis, elitis, dan transaksional, barangkali itulah cerminan proses politik dalam pembentukan koalisi pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2019. Ciri pragamatis terlihat dari dasar kerja sama partai-partai yang didominasi kepentingan memenangi kompetisi elektoral. Pemilu serentak legislatif dan presiden di atas kertas memiliki pengaruh efek ekor jas bagi partai-partai yang mendukung figur capres populer dan tinggi rating keterpilihannya. Maka strateginya ialah mengidentikkan citra partai dengan sosok capres tersebut, urusan misi dan program bukan prioritas.

Sikap pragmatis tersebut bertemu dengan kepentingan elite partai politik yang dihadapkan pada kebutuhan untuk bertahan di tiap pemilu. Isu transaksional dalam politik sebenarnya wajar karena politik memang mentransaksikan alokasi dan distribusi sumber daya (kekuasaan, kebijakan, modal). Hanya saja, transaksi atas dasar kepentingan elite dan pragmatis bisa meminggirkan kepentingan rakyat. Kontrak politik dalam koalisi harus transparan dan dikomunikasikan sehingga publik bisa mengakses, menilai, dan akhirnya menentukan pilihan secara baik.  

Peluang Jokowi dan Prabowo berhadapan kembali pada Pemilu 2019 merupakan keniscayaan. Sentimen yang mengatasnamakan kepentingan umat Islam tampaknya berpengaruh sejak pembentukan koalisi bahkan hingga pemilihan nantinya. Sentimen agama dijadikan 'kendaraan' merebut kekuasan, lalu bertemu dengan kepentingan elite partai yang ingin atau terus berkuasa.

Hal itu berpotensi terjadi 'pertempuran' penggunaan isu-isu agama di akar rumput dalam kampanye pemilu, mengalahkan isu-isu program dan adu gagasan. Untuk itu, partai politik harus sungguh-sungguh berkomitmen mengedepankan adu gagasan dan program, bukan kampanye hitam termasuk politisasi isu agama, ras, dan suku guna merebut dukungan pemilih.

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More