Fitnah dan 'Linuwih' Jokowi

Penulis: Gantyo Koespradono, Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta Pada: Rabu, 08 Agu 2018, 16:12 WIB Opini
Fitnah dan

MENGHADAPI Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal maju lagi sebagai calon presiden (capres). Namun, siapa yang akan diposisikan sebagai cawapres sampai hari ini (Rabu 8 Agustus) masih serba rahasia, padahal dead line pendaftaran di KPU tinggal dua hari lagi (10 Agustus).

Sampai saat ini, dari kubu sebelah (Koalisi Prabowo), siapa sebenarnya yang akan dimajukan sebagai capres, juga masih gelap. Nama yang santer disebut adalah Prabowo Subianto. Namun, sampai sebegitu jauh anggota koalisi, seperti PKS misalnya, tak pernah menyebut Prabowo sebagai capres, meski partai ini sudah berkoar-koar menyosialisasikan sablonan kaos "2019 Ganti Presiden". Partai yang oleh banyak kalangan sedang diupayakan untuk ditenggelamkan itu (karena ingin mengkhilafahkan NKRI) malah memaksakan kehendak agar Koalisi Prabowo mengusung salah satu dari dua nama (Salim Segaf Aldjufri dan Abdul Somad) sebagai cawapres. Kalau dibahasakan ala anak-anak: "Awas lo kalau lo tolak."

Kabar terbaru, Partai Amanat Nasional (PAN) yang selama ini berprinsip "pejah gesang nderek Prabowo" (hidup mati ikut Prabowo) malah coba-coba berpaling ke Koalisi Jokowi. Namun, kabar akan bergabungnya PAN direspons minor oleh para pendukung Jokowi, terutama netizen, lantaran di partai itu ada Amien Rais yang ucapan dan kelakuannya selama ini membuat banyak orang waras sakit perut, mual-mual.

Mendekati tanggal 10 Agustus (batas akhir pendaftaran capres-cawapres), Joko Widodo tampak tenang-tenang saja. Ia masih bekerja seperti biasa.Tampaknya, siapa pun yang bakal dipilih Jokowi menjadi pendamping sebagai cawapres, tidak menjadi persoalan buat partai-partai politik yang selama ini mendukungnya. Guna memantapkan keinginan dan harapan mayoritas rakyat yang menghendaki ia menjabat kembali sebagai presiden periode 2019-2024, Jokowi bahkan mengadakan pertemuan khusus dengan para sekjen partai anggota koalisi untuk membentuk tim pemenangan.

Saya tidak tahu kapan Koalisi Jokowi mendaftarkan diri capres dan cawapres yang akan dilagakan dalam Pemilu Serentak 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)? Kabar yang berembus di luar, nama Jokowi dan pasangannya (cawapres) didaftarkan hari ini (Rabu 8 Agustus). Namun, kabar lain menyebutkan parpol Koalisi Jokowi akan mendaftarkan capres-cawapres hari Jumat malam (10 Agustus).

Setelah capres dan cawapres definitif Koalisi Jokowi didaftarkan ke KPU, saya menduga gosip, hoaks, fitnah dan ujaran kebencian akan menerpa Jokowi. Apalagi jika parpol yang mengklaim dirinya sebagai partai dakwah itu tetap berada di Koalisi Prabowo.

Survei yang belum lama ini dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) layak kita jadikan acuan. Berdasarkan temuan LIPI, kontestasi 2019 akan dibayangi gangguan yang bersumber dari isu SARA sebesar 40%, intoleransi 21%, radikalisme 10%, saling curiga 7%, dan hoaks 7%. Terus terang, saya tidak begitu terkejut dengan temuan LIPI di atas, sebab sejak Jokowi terpilih menjadi presiden pada 2014, fitnah, ujaran kebencian dan hoaks dijadikan menu kehidupan sehari-hari oleh mereka yang tidak senang kepada Jokowi.

Data, informasi akurat, bahkan temuan ilmiah tak pernah dipercaya oleh mereka yang terlanjur tidak suka kepada Jokowi. Yang menarik (gila), penyebarluasan virus kebencian itu dibungkus dengan jubah agama. Saya menduga, isu "serbuan" tenaga kerja asing (TKA) kembali akan dimainkan oleh para penantang Jokowi pasca pendaftaran capres-cawapres, meskipun "serbuan TKA" itu sekadar fatamorgana.

Rumor jutaan tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok "menyerbu" ke Indonesia akhirnya terbukti cuma tuduhan dan rumor kosong tak berdasar. Kalaupun ada TKA yang bekerja di berbagai sektor industri di Morowali misalnya, mereka merupakan tenaga kerja legal dengan jumlah minoritas bila dibandingkan serapan tenaga kerja lokal di kawasan itu. Setidaknya fakta itulah yang terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar Kantor Staf Presiden di Bina Graha, Selasa, 7 Agustus 2018. Tak bisa dimungkiri, dibandingkan pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, Jokowi memang lebih banyak merapat ke kekuatan baru dunia, yaitu Tiongkok. Apa yang dilakukan Jokowi dan timnya memang berkonsekuensi tidak sedap. Dia dihujat, difitnah dengan umpatan seperti Chinaisasi, pro-asing dan aseng. Namun, Jokowi tetap tenang dan percaya diri. Banyak yang bertanya-tanya mengapa pemerintahan Jokowi harus merapat ke Tiongkok? Fakta membuktikan bahwa Jokowi memang ingin menghapus hegemoni Amerika dan Rusia.

Seperti yang kerap diyakini para pendukungnya, andai pun benar mantan Gubernur DKI Jakarta ini ogah melakukan perubahan dalam politik luar negerinya, maka bukan tidak mungkin, Indonesia akan dipermainkan seperti Suriah. Jokowi rupanya paham bahwa ISIS bisa masuk ke mana saja, tapi komunitas teroris itu sama sekali tidak bisa masuk ke Tiongkok.

Sejarah mencatat, sejak terpilih menjadi presiden, Jokowi telah melakukan gebrakan dan terobosan. Beberapa di antaranya ia membubarkan Petral yang dampaknya bisa menghemat anggaran sebesar Rp 250 miliar/hari. Jokowi pun berani ambil risiko mencabut subsidi BBM, sehingga dana yang selama ini dipakai memanjakan rakyat untuk hidup boros BBM bisa digunakan untuk berbagai hal yang lebih produktif. Sejumlah proyek mangkrak, kecuali kompleks olahraga Hambalang, diselesaikan dengan baik oleh Jokowi, termasuk proyek MRT, pembangkit tenaga listrik, bendungan, jalan bebas hambatan (tol) dan sebagainya. Prestasi-prestasi Jokowi itu selama ini dipandang sebelah mata oleh lawan-lawan politiknya. Saya menduga pasca pendaftaran capres-cawapres ke KPU hari-hari ini, apalagi saat masa kampanye nanti, lawan politiknya bukan lagi memandang dengan sebelah mata, melainkan dengan buta mata.

Apa pun yang terjadi di negeri ini, apalagi jika itu dianggap keliru, lawan politiknya selalu mengedepankan semangat "salawi" (semua salah Jokowi). Tak percaya? Lihat saja nanti. Saya berharap itu tidak terjadi. Namun, yang jelas semua itu membuat saya kagum akan kekuatan dan ketabahan Jokowi. Mungkin dalam sejarah Indonesia, Jokowi-lah satu-satunya presiden yang membiarkan rakyatnya menghujat dan memaki-maki dirinya dengan seenak udelnya.

Sejarah juga mencatat, Jokowi-lah satu-satunya presiden di negeri ini yang kerap difitnah dan dibully oleh rakyatnya sendiri, namun, yang difitnah tetap tersenyum dan berprinsip "emang gue pikirin"."Jokowi jangan-jangan punya linuwih (kesaktian), sehingga ia punya kekuatan fisik dan mental bagaikan baja," kata saya membuka diskusi dengan teman-teman tentang sosok Jokowi.

Beberapa kawan membenarkan. Selain punya "linuwih", Jokowi punya kecerdasan dalam berstrategi. Ia juga telah selesai dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itulah ia begitu percaya diri meskipun lawan politik secara terstruktur, sistematis dan masif terus memusuhi dan membencinya tanpa sebab yang jelas.

Bukan tidak mungkin pula, jangan-jangan ilmu agama Jokowi juga sudah demikian tinggi dan sangat percaya bahwa Islam mengajarkan kalau ingin memilih pemimpin, maka pilihlah yang paling banyak difitnah dan dia sendiri tidak pernah membalas fitnah itu.

Jika memang demikian faktanya, maka wajar kalau Jokowi tetap sabar dan tersenyum atas fitnah yang bertubi-tubi ditimpakan kepadanya, karena ia sadar dan beriman bahwa mereka yang difitnah dan terzalimi-lah yang disukai Tuhan dan umat-Nya. Selamat berkontestasi demi Indonesia yang lebih baik.

Berita Terkini

Read More

Poling

BEBERAPA waktu lalu, nama Bung Hatta kembali ramai dibicarakan publik. Berawal dari pernyataan Koordinator Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar, di sebuah video yang mengatakan kalau cawapresnya, Sandiaga Uno adalah sosok baru dari Bung Hatta. Hal itu langsung menuai keberatan dari cucu Bung Hatta, Gustika Jusuf Hatta. Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga juga sempat menyandingkan nama pahlawan seperti Cut Nyak Dien dan Kartini dengan Ratna Sarumpaet dan Neno Warisman. Setujukah Anda apabila pahlawan dijadikan komoditas politik guna meraih simpati masyarakat?





Berita Populer

Read More