Menelisik Posisi Indonesia dalam OBOR

Penulis: Berlian Helmy Direktur Pengkajian Politik Lemhannas RI Pada: Rabu, 08 Agu 2018, 01:45 WIB Opini
Menelisik Posisi Indonesia dalam OBOR

Duta

KENDARAAN one belt one road (OBOR) yang dikendarai Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya di Pasifik, pada akhirnya menemui 'jalan buntu' setelah dihadang Australia yang membentuk kemitraan trilateral dengan AS dan Jepang pada akhir Juli lalu.

Kesepakatan tersebut muncul akibat adanya kekhawatiran Australia terhadap meningkatnya ancaman maupun meluasnya pengaruh Tiongkok di Pasifik. Jika Australia tidak menangani situasi yang berkembang ini dengan tepat, akan berpotensi kawasan Pasifik menjadi lahan konflik antarkekuatan besar, yang dikhawatirkan nantinya akan menggeser posisi Australia yang sekarang ini sebagai main player menjadi negara sasaran kepentingan Tiongkok. Jika Indonesia sebagai negara terdekat Australia tidak mengambil sikap yang tepat juga, akan menjadi negara sasaran bagi kepentingan Tiongkok.

Kesepakatan tersebut merupakan upaya Australia dalam menandingi sekaligus untuk mempertahankan arsitektur kawasan di Pasifik akibat persaingan kekuatan di dalamnya, yang dipengaruhi perbedaan kepentingan nasional antarnegara kawasan tersebut.

Perbedaan kepentingan nasional menyebabkan negara-negara di kawasan ini berupaya mencari mitra strategis melalui pendekatan unilateral. Pendekatan unilateral menjadi dominan setelah pendekatan multilateral tidak menjanjikan banyak keuntungan.

Dominasi unilateral ini mengakibatkan perpecahan di kawasan yang tidak langsung membuka 'celah' bagi negara-negara besar, terutama Tiongkok untuk masuk ke kawasan Pasifik. Ini berarti kawasan Pasifik berpeluang menjadi 'magnet' bagi kompetisi antarnegara kekuatan besar. Situasi inilah yang secara tidak langsung memicu persaingan Tiongkok sebagai 'pemain baru' dengan Australia-AS-Jepang sebagai 'pemain lama'.

Destabilitas kawasan
Kebijakan America First Donald Trump yang menarik AS keluar dari Pasifik menjadikan Australia 'pemain tunggal' di kawasan. Penarikan AS ini menciptakan 'kekosongan' baru yang harus diselesaikan secara mandiri oleh Australia sebagai sekutu tradisional AS. Kekosongan yang harus diselesaikan Australia bukan merupakan persoalan mudah, mengingat kekosongan tersebut juga akan diisi oleh rivalitas Tiongkok-Taiwan yang 'dimotori' perebutan dukungan diplomatik dari negara-negara Pasifik. Rivalitas Tiongkok-Taiwan ini berpotensi menciptakan destabilitas yang akan berdampak terhadap stabilitas dan tatanan kawasan Pasifik.

Agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan yang semakin gencar mendorong Australia membentuk koalisi baru untuk membendung pengaruh Tiongkok di luar ANZUS. Australia melihat kasus Laut China Selatan dan Laut China Timur sebagai peluang untuk merangkul Jepang agar ikut berpartisipasi di Pasifik.

Hal demikian juga dipandang oleh AS bahwa perluasan pengaruh Tiongkok berpeluang mengganggu keberadaan militer AS, yang telah berkomitmen untuk menjamin keamanan negara-negara di Pasifik melalui perjanjian pertahanan bilateral. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi AS karena tidak ada yang dapat menjamin posisi negara-negara di Pasifik akan tetap berkomitmen dengan AS apabila 'terjerat' dalam utang investasi Tiongkok.

Bantuan Tiongkok di Pasifik membuat negara-negara di kawasan tersebut terancam karena terjerat utang. Hal ini memungkinkan bantuan Tiongkok dapat mengancam stabilitas kawasan akibat bantuan tersebut terkesan mendikte negara-negara di Pasifik.

Alternatif strategi
Destabilitas yang terjadi akibat persaingan kekuatan besar mendorong pendekatan pragmatis negara-negara di Pasifik terhadap Tiongkok maupun Australia beserta mitranya. Pendekatan pragmatis tersebut dianggap sebagai langkah mereka untuk memperkuat posisi negara-negara tersebut di kancah perpolitikan internasional.

Bagi Australia, melalui kesepakatan tersebut bisa menjadi alternatif strategi untuk lebih menguatkan pengaruhnya di kawasan Pasifik. Tantangan terberat Australia dan sekutunya (AS-Jepang) di kawasan tersebut disebabkan Tiongkok menerapkan China Aid (chequebook diplomacy) yang membuat negara-negara di kawasan mengubah arah kebijakan luar negerinya. Apalagi, Tiongkok berupaya memperkuat penggunaan Yuan dalam setiap transaksi ekonomi. Apabila tidak diantisipasi, hal ini akan menciptakan penguatan pengaruh Tiongkok yang secara tidak langsung berdampak terhadap perekonomian kawasan.

Berdasarkan gambaran di atas posisi Indonesia 'terhimpit' di tengah rivalitas 'sengit' antarkekuatan besar di kawasan Pasifik. Namun, seiring dengan penekanan kerja sama trilateral Australia-AS-Jepang pada sektor infrastruktur, energi dan ekonomi digital, maka Indonesia bisa memanfaatkan seoptimal mungkin agar kerja sama trilateral tersebut bisa  berdampak positif terhadap kepentingan Indonesia dengan cara sebagai berikut.

1. Membentuk konsorsium swasta Australia-AS-Jepang dengan swasta Indonesia dalam menjalankan joint investment project di sektor infrastruktur energi dan ekonomi digital dalam skema B to B dengan payung jaminan perlindungan G to G dengan mekanisme turn-key.
2. Membangun pusat pengembangan produk industri strategis yang berbasis pada pemberdayaan komunitas lokal di Indonesia dengan pendanaan investasi asing yang bersumber dari Australia-AS-Jepang di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
3. Melakukan investasi Indonesia di luar negeri (overseas investment/capital outflow) bekerja sama dengan mitra trilateral Australia-AS-Jepang di kawasan Indo-Pasifik untuk memperkuat posisi, peran serta pengaruh Indonesia di sektor-sektor unggulan yang menjadi kebutuhan negara-negara di kawasan Pasifik.

4. Membentuk komunitas teknologi finansial bersama melibatkan perbankan dan e-commerce Australia-AS-Jepang di Indonesia guna membantu pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pengamanan aset digital, dan pengembangan kapasitas SDM dalam rangka mendukung upaya memerangi masalah kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Semua cara itu dapat terwujud apabila Indonesia mengambil peran aktif sebagai penggagas dalam menginisiasi sejumlah proyek kerja sama infrastruktur, energi, dan teknologi dengan Australia-AS-Jepang, terutama di KTI yang menjadi hub bagi perluasan jaringan kerja sama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik.

    
 
   

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More