Keterbukaan Informasi soal Pemecatan Pejabat DKI

Penulis: Romanus Ndau Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Pada: Rabu, 08 Agu 2018, 01:30 WIB Opini
Keterbukaan Informasi soal Pemecatan Pejabat DKI

thinkstock

GUBERNUR DKI Jakarta memberhentikan empat wali kota, yakni Anas Effendi (Jakarta Barat), Tri Kurniadi (Jakarta Selatan), Mangara Pardede (Jakarta Pusat), dan Bambang Musyawardana (Jakarta Timur). Tercatat pula ada 11 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI diberhentikan melalui telepon sehari sebelum pelantikan pejabat baru, 5 Juli 2018.  

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mendapat laporan dari masyarakat bergerak cepat. Setelah melakukan penelitian dan wawancara terhadap pejabat yang diberhentikan Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, KASN menemukan pelanggaran prosedur dan tata perundangan yang berlaku.

Atas dasar itu, KASN menyampaikan empat rekomendasi. Pertama, agar Gubernur DKI mengembalikan para pejabat tersebut ke jabatan semula. Kedua, jika ada bukti yang memperkuat pelanggaran para pejabat yang diberhentikan, agar diserahkan dalam waktu 30 hari. Ketiga, penilaian kinerja terhadap pejabat dilakukan setelah setahun menjabat dan diberikan waktu enam bulan untuk memperbaiki kinerja. Keempat, evaluasi penilaian kinerja harus dibuat secara lengkap dalam berita acara penilaian.

Terhadap rekomendasi tersebut, Gubernur DKI menuding KASN melakukan politisasi. Baginya, pemberhentian pejabat sudah melalui prosedur yang tepat dan dimaksudkan untuk menjamin penyegaran di dalam organisasi. Sekda DKI bahkan menganggap pemberhentian pejabat ialah kewenangan gubernur. Sekda berniat untuk melakukan penelitian terhadap hasil kinerja pejabat yang diberhentikan. Langkah itu bisa diduga untuk melegitimasi kebijakan pemberhentian tersebut.  

Profesionalisme ASN  
Betul gubernur memiliki kewenangan untuk mengatur pejabat yang dipandangnya mampu mewujudkan visi-misi dan berkinerja bagus sehingga mampu melayani masyarakat secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Akan tetapi, penggunaan kewenangan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar tidak merugikan ASN.

UU No 5/2014 tentang ASN secara jelas mengatur soal itu. ASN haruslah diisi sosok-sosok yang berpendidikan, berintegritas, memiliki etos kerja yang baik, dan berkarakter. Tegasnya, undang-undang ini dimaksudkan untuk menjamin profesionalisme ASN sebagai perencana dan pelaksana dari berbagai kebijakan publik.

Demi menjamin profesionalisme ASN tersebut, pengisian berbagai jabatan di dalam pemerintahan dilakukan melalui seleksi yang ketat dan terstruktur oleh tim seleksi yang teruji. Proses itu harus transparan dan objektif sehingga mampu menghasilkan ASN yang profesional. Tidak boleh lagi ada unsur politis sebagaimana terjadi selama ini. Potensi penyalahgunaan wewenang juga bisa dicegah secara dini.

Pengaturan ini didasari kenyataan bahwa sudah menjadi rahasia umum, para kepala daerah biasanya membentuk tim kerja dengan melandaskan pada prinsip balas dendam dan balas jasa. Ini fenomena yang terus berulang di berbagai daerah. Kehadiran undang-undang ini diharapkan untuk menjaga netralitas ASN sekaligus mekanisme untuk melindungi ASN dari kesewenang-wenangan kepala daerah.

Untuk keperluan tersebut, UU No 5/2014 mengatur soal keberadaan KASN. Pasal 27 undang-undang ini menegaskan bahwa KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Selanjutnya, Pasal 32 (b) mengatur kewenangan ASN yakni mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku ASN. Adapun pasal 33 (b) menegaskan bahwa KASN berwenang memberikan sanksi berupa peringatan, teguran, perbaikan, atau pencabutan terhadap penetapan yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk kepala daerah jika terbukti menyalahi aturan.

Mengacu pada pengaturan tersebut, sudah seharusnya Gubernur DKI menindaklanjuti rekomendasi KASN. Kepatuhan terhadap rekomendasi tersebut merupakan indikasi yang baik dari seorang pejabat publik. Toh para pejabat telah melalui seleksi untuk menduduki jabatannya. Tanpa penjelasan yang memadai, sulit dihindari bahwa pemberhentian seorang pejabat bukan atas dasar kalkulasi kinerja. Ini jelas merusak citra Gubernur DKI karena dianggap kurang respek terhadap budaya keterbukaan informasi.

Berhak tahu
Salah satu ukuran pemerintahan yang bersih ialah adanya unsur keterbukaan informasi. Soal ini diatur dalam UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip dasarnya ialah hak untuk tahu. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi bagi pengembangan diri dan sosial. Informasi memang menjadi energi penggerak perubahan dan kemajuan bangsa.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka pejabat yang diberhentikan berhak untuk tahu alasannya. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil mengatur soal itu. Di sini diatur secara jelas mekanisme penilaian terhadap kinerja seorang pejabat. Sanksi terhadap seorang pejabat, apalagi untuk kategori pemberhentian, harus melalui sejumlah tahapan, yakni dipanggil, dievaluasi, diminta memperbaiki kinerja, dan sebagainya.

Ini juga sejalan dengan kultur bangsa yang mementingkan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik. Inilah inti birokrasi yang demokratis, selalu mementingkan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik di masa depan.
       

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More