Konstitusionalitas Pembatasan Jabatan Wakil Presiden

Penulis: Agus Riewanto Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum UNS dan Anggota Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi Pada: Selasa, 07 Agu 2018, 07:00 WIB Opini
Konstitusionalitas Pembatasan Jabatan Wakil Presiden

Ilustrasi

ARU saja publik disuguhi manuver hukum sejumlah pihak, yakni Partai Perindo dan Irman Putra Sidin yang menggugat ke MK RI agar menafsirkan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang berisi tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dua kali masa jabatan. Pasal 7 UUD 1945 diduga menjadi batu sandungan HM Jusuf Kalla (JK) untuk dapat maju kembali sebagai cawapres untuk ketiga kalinya mendampingi Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Menurut para pihak, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 ini telah disimpangi oleh Pasal 169 huruf n dan 227 huruf i UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) karena kedua pasal ini melarang capres dan cawapres yang telah menjabat dua kali masa jabatan tidak dapat kembali mencalonkan diri untuk yang ketiga kalinya baik secara berturut-turut maupun tidak.

 

Konstitusionalitas

Tulisan ini hendak menjelaskan rasio legis pembatasan masa jabatan wapres dari aspek konstitusional yang berdasarkan desain sistem presidensial menurut UUD 1945 pascaamendemen.

Sesungguhnya ketentuan Pasal 169 huruf n dan 227 huruf i UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang melarang capres dan cawapres yang telah menjabat dua kali masa jabatan tidak dapat kembali mencalonkan diri untuk ketiga kalinya baik secara berturut-turut maupun tidak, tidak menyimpang Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Argumentasi demikian dapat dipahami melalui 3 model penafsiran konstitusi. Pertama, aspek penafsiran original intent (keaslian). Saat proses perdebatan memasukkan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 ke dalam amendemen ke 3 UUD, sebagaimana terekam dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan 1999-2002. (Buku Keempat, Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I, halaman 472-486).

Di dalamnya diuraikan perdebatan cerdas dari para perancang amendemen UUD 1945 para anggota Fraksi MPR RI tahun 2009-2002 yang bersepakat membatasi masa jabatan presiden dan wapres hanya dua kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak.

Kedua, aspek penafsiran gramatikal yakni tata bahasa, susunan kata, dan kalimat. Norma yang ada dalam Pasal 7 UUD 1945 itu sudah jelas mengatur pembatasan masa jabatan bukan hanya presiden, melainkan juga wapres. Bahkan, limitasi periodisasinya jelas hanya untuk 2 kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak.

Itulah sebabnya ketentuan pasal ini diulang dalam ketentuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu. Maka, seharusnya berlaku asas hukum in claris non fit interpretatio (suatu ketentuan yang jelas tak perlu ditafsirkan kembali) oleh siapa pun termasuk oleh hakim MK RI sekalipun.

Ketiga, aspek penafsiran sejarah. Hadirnya ketentuan Pasal 7 UUD 1945 amendemen ke-3 merupakan roh Gerakan Reformasi 1998 yang menghendaki perlunya pembatasan kekuasaan presiden di masa Orde Baru yang terlalu lama berkuasa lebih dari 32 tahun. Karena Pasal 7 UUD 1945 sebelum amendemen tak jelas maknanya, akibatnya Soeharto selalu terpilih terus menjadi presiden pascamenjabat 5 tahun.

Kemudian MPR RI membuat Tap MPR No XIII/MPR/1998 yang bunyinya sama dengan Pasal 7 UUD 1945 dan Pasal 169 huruf n UU Pemilu. UUD menegaskan yang dibatasi kekuasaannya bukan hanya presiden, melainkan juga wapres karena merupakan jabatan satu kesatuan. Menurut AK Pringgodigdo (1956:33) dan Wirjono Prodjodikoro (1980:61), didasarkan pada realitas sejarah saat Presiden RI dijabat oleh Soekarno dan Moh Hatta sebagai Wakil Presiden pada 1945 keduanya tidak ditempatkan dalam garis kekuasaan yang sama. Maka, keduanya kerap disebut sebagai dwitunggal. Soekarno adalah 'Presiden Pertama' dan Moh Hatta adalah 'Presiden Kedua'.

Keempat, aspek tafsir konseptual. Bahwa jabatan wapres itu tidak setara menteri sehingga perlu dibatasi kekuasaannya. Memang Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, "Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD". Seolah wapres tidak menjadi bagian dari pemegang kekuasaan pemerintahan.

Kata 'dibantu' dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, yakni "Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wapres", lebih menekankan pada kewajiban wapres yang berbeda dengan posisi menteri yang dalam Pasal 17 UUD 1945 menekankan pada penggunaan kewenangan delegasi dari presiden. Lebih dari itu, para menteri dapat diangkat dan diberhentikan oleh presiden kapan pun ia kehendaki.

Sementara itu, wapres memiliki syarat yang sama dengan presiden dan dipilih secara bersama oleh rakyat dalam pilpres dan bisa dihentikan jika melakukan pelanggaran hukum dengan mekanisme dimakzulkan (impeachment) tidak dihentikan sesuai dengan kehendak presiden.

Pasal 8 ayat (1) menegaskan, jika presiden mangkat digantikan wapres, sedangkan menteri tidak bisa menggantikan jabatan presiden. Jika presiden dan wapres berhalangan seorang menteri tidak bisa menggantikannya kecuali triumvirat (tiga kekuasaan), yakni mendagri, menlu, dan menhan. Jelaslah, konsepsi tentang wapres tetap jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan menteri.

Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945 presiden dan wapres saat memulai jabatannya mengucapkan sumpah janji yang sama baik isi maupun caranya di hadapan MPR RI. Maknanya presiden dan wapres itu jabatan yang tidak berbeda dalam desain ketatanegaraan di Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 pembatasan jabatan wapres mutlak sama halnya dengan presiden yang hanya dapat menjabat dalam dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Itulah sebabnya sebaiknya MK RI menolak (nietontvantkelijk verklaard) permohonan uji materi ini.

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More