Politik Uang untuk Pilih Arinal-Nunik, Empat Napi Dituntut 38 Bulan

Penulis: Iyar Jarkasih Pada: Jumat, 27 Jul 2018, 15:56 WIB Pilkada
Politik Uang untuk Pilih Arinal-Nunik, Empat Napi Dituntut 38 Bulan

Ilustrasi

PELAKU dan tiga penerima politik uang di LP Rajabasa dituntut 38 bulan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, Kamis (26/7), jaksa juga menuntut pidana denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Terdakwa MGS Intan Dermawan, yang merupakan narapidana kasus korupsi, diduga membagi-bagikan uang kepada narapidana lainnya. Hal itu dimaksudkan agar memilih pasangan urut nomor tiga dalam pemilihan gubernur Lampung 27 Juni silam.

Selain Intan, tiga terdakwa lainnya selaku penerima uang juga dituntut hukuman yang sama. Ketiga terdakwa, yakni Apin (33), warga Jalan Tangkuban Perahu, Gang Malahar No 17, Kelurahan Kupangkota, Telukbetung, Bandar Lampung. Kemudian Suhaimi (36), warga Cut Nyak Dien, Gang Sukajadi No. 17, Kaliawi, dan Mawardi (45), warga Jalan Hayam Muruk, Gang Macan No. 44, Lingkungan II, RT/RW 002, Tanjungkarang Timur.

Menurut Jaksa Irfansyah, perbuatan Intan dan tiga terpidana lainnya diancam pidana Pasal 187A (2) jo Pasal 73 Ayat (4) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Para terdakwa, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih jalan tertentu.

Berdasarkan fakta hukum, terdakwa benar memberikan uang kepada tiga terdakwa lainnya. Pemberian uang tersebut bertujuan memilih pasangan nomor urut 3 pada Pemilihan Gubernur pada 27 Juni.

“Sebelum pada tuntutan izinkan kami telah dahulu membacakan hal yang memberatkan terdakwa. Pertama, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, hal yang kedua terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa juga pernah dihukum. Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Menuntut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MGS Intan Dermawan 38 bulan serta denda 200 juta subsider 2 bulanan. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai Rp250 juta dirampas untuk negara,” kata dia.

Menanggapi tuntutan, penasihat hukum keempat terdakwa, Gunawan Raka, menyebut tidak sesuai dengan BAP. Sebab, BAP yang dimaksud telah dicabut sebelumnya oleh saksi dan terdakwa dengan alasan tidak sesuai fakta.

“Tadi juga dikait-kaitkan pemberian uang sebagai tindak pidana pelanggaran pemilu. Padahal kita semua kemarin secara bersama-sama melihat uang itu tidak ada kaitan dengan pemilu. Hanya karena berdekatan dengan pemilu, makanya dikait-kaitkan,” ujar dia.

Gunawan mengatakan tuntutan dan fakta di persidangan tidak sinkron. “Kami akan sampaikan pembelaan dari fakta, sisi hukum serta bukti yang ada di persidangan bukan secara BAP.”

Sebelum pilkada, ujar Gunawan, terdakwa sering memberi uang terutama kepada marbut, teman-temannya, dan masjid yang ada di LP karena dia ini kontraktor. “Tiap minggu tiap bulan saudaranya banyak yang datang. Jadi mereka ini ngasih uang. Uang itulah yang dibagi-bagikan ke teman-temannya, bukan uang dari pasangan calon tertentu seperti yang dimaksud,” kata dia.

Seusai penasihat hukum membacakan pleidoi, Hakim Ketua Riza Fauzi bersama dua hakim anggota, Syamsudin dan Novian Saputra, menyatakan sidang akan dilanjutkan keesokan hari (hari ini). Sidang mengagendakan putusan pada pukul 14.00. (Lampost.co/OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More