Nelayan Menganggap Pernyataan Dirjen Tangkap Tidak Berdasar

Penulis: Akhmad Safuan Pada: Senin, 23 Jul 2018, 11:00 WIB Nusantara
Nelayan Menganggap Pernyataan Dirjen Tangkap Tidak Berdasar

MI/Akhmad Safuan

PARA nelayan dan pemilik kapal mengatakan penyataan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulfikar Mochtar tentang pemalsuan ukuran kapal adalah pembohongan publik dan tidak mendasar. Pasalnya, sebelum pajak kapal dilunasi telah dilakukan pengukuran secara detail.

"Pernyataan itu jelas merupakan pembohongan publik, mengapa ketidakcakapannya menyelesaikan masalah SIPI diungkapkan dengan kebohongan," kata Ketua Paguyuban Nelayan Rembang Suyoto kepada Media Indonesia di Rembang Senin (23/7).

Dikatakan kebohongan yang dilakukan KKP, lanjut Suyoto, karena sebelum pembayaran pajak para nelayan dan pemilik kapal telah dilakukan pengukuran ulang oleh KKP sendiri dan instansi terkait, sehingga pajak yang harus dibayarkan sesuai hasil pengukuran ulang tersebut.

Bagi para pemilik kapal dan nelayan, ujar Suyoto, setelah kewajiban membayar pajak lunas dan memenuhi ketentuan lainnya tentu kemudian menuntut haknya yakni SIPI. Namun hingga berbulan-bulan SIPI tidak juga dikeluarkan sehingga para nelayan tidak bisa bekerja.

"Kalau yang belum diukur ulang atau dilunasi wajarlah, ini mereka sudah diukur dan bayar pajaknya," tambahnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Paguyuban Nelayan Juwana, Pati Heri Budiarto. Menurutnya sebelum membayar pajak sudah dilakukan pengukuran kapal sesuai ketentuan yang berlaku karena dasar pajak ditentukan hasil pengukuran itu. 

"Menipunya kami di mana? Kan pajak dibayarkan setelah pengukuran," imbuhnya.

Saat ini di Juwana ada 40 kapal poursesine yang telah diukur dan bayar pajak, demikian Heri, tapi belum mendapatkan SIPI untuk bisa melaut. Ada beberapa yang mendapat izin tapi harus di perairan Papua padahal kondisi sedang musim dingin, sehingga tidak memungkinkan melaut di sana.

"Kalau nekat akan sia-sia dan rugi karena musim dingin di Papua akan sulit cari ikan, sedangkan modal ke sana mencapai Rp1 miliar untuk melaut 5-6 bulan," kata Heri.

Pemilik kapal lain di Pekalongan Isnaini mengaku bingung dengan pernyataan Diejen Perikanan Tangkap KKP tersebut. Seharusnya kapal-kapal yang sudah diukur ulang dan membayar pajak sesuai ukurannya langsung diberikan SIPI sebagai persyaratan melaut. Saat ini para nelayan justru digantung nasibnya hingga berbulan-bulan lamanya tanpa kepastian.

Kasus ini sebenarnya bisa seperti di darat, lanjutnya, ketika sudah dilakukan uji kendaraan (kir) mobil dan persyaratan lainnya dipenuhi kemudian membayarkan pajaknya. Selanjutnya STNK segera dikeluarkan sehingga kendaraan dapat beroperasional kembali. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More