Pemeriksaan Sofyan Basir untuk Dalami Penunjukan Langsung

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Jumat, 20 Jul 2018, 20:51 WIB Politik dan Hukum
Pemeriksaan Sofyan Basir untuk Dalami Penunjukan Langsung

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti peran dari PLN terkait dengan penunjukan langsung blackgold dalam proytek PLTU Riau 1 dalam pemeriksaan Direktur Utama PLN Sofyan Basir yang hadir memenuhi panggilan dari KPK. Selain itu penyidik juga mendalami informasi informasi pertemuan antara saksi dengan para tersangka.

"Kami mendalami sejauh mana peran saksi sebagai Dirut PLN dalam skema kerja sama proyek Riau 1 dan penunjukan langsung black gold dalam proyek ini. Tetapi secara rinci KPK belum dapat menyamaikan materi pemeriksaan lebih lanjut," terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (20/7).

Suap itu sendiri diduga untuk memuluskan penandatanganan yang akan dilakukan pada akhir Juli nanti. Oleh sebab itu Febri menjelaskan KPK perlu mendalami lebih lanjut bagaimana proses sejak awal penunjukan langsungnya seperti apa, aturannya bagaimana, termasuk apakah aturan tersebut sudah dijalankan atau tidak.

Febri mengakui pihaknya juga melihat skema yang lebih besar dari kasus tersebut, mengingat nilai dari proyek tersebut sangat besar. KPK menduga ada bagian dari proses proyek tersebut yang menggunakan pengaruh atau adanya aliran dana kepada penyelenggara negara.

Dari segi aturan skema penunjukan langsung memang termuat dalam Peraturan Menteri Energi Nomor 19 Tahun 2017 tentang pemanfaatan batu bara untuk pembangkit listrik dan pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power). Pemerintah memilih opsi pembangkit mulut tambang dengan pertimbangan harga yang lebih murah karena tidak ada biaya transportasi bahan baku.

Di sisi lain PLN sebetulnya memiliki Peraturan Direksi Nomor 0336 Tahun 2017 yang membatasi penunjukan langsung, dengan ketentuan penunjukan langsung dapat dilakukan selama anak usahanya turut andil dalam proyek tersebut dengan kepemilikan mayoritas. Akan tetapi dalam aturan tersebut tidak memuat kewajiban anak usaha PLN untuk menyelenggarakan lelang dalam mencari mitra dengan proses yang tidak jelas dan tidak ada ketentuan seketat apa tendernya.

Saat ditanyakan apakah ada celah dalam ketentuan tersebut, Febri menyatakan bahwa hal tersebut belum tepat untuk disimpulkan apakah prosesnya benar atau tidak mengingat semua hal tersebut harus diuji di pengadilan. Febri mengakui bahwa memang pihaknya memiliki kajian kelistrikan, tapi apakah ada soal mulut tambang dirinya tidak apat memastikan.

"Bahwa ada celah dalam salah satu proyek 35 ribu MW tersebut, kami sudah mendpatkan bukti permulaan yang cukup untuk itu sehingga KPK berharap niat baik untuk proyek besar ini tidak disalahgunakan oleh pihak pihak tertentu," tutur Febri. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More