Masuknya JK Perkuat Gugatan Masa Jabatan Presiden/Wapres

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Jumat, 20 Jul 2018, 20:34 WIB Politik dan Hukum
Masuknya JK Perkuat Gugatan Masa Jabatan Presiden/Wapres

MI/Putri Yuliani

MANTAN Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menyambut positif keikutsertaan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi pihak terkait dalam gugatan uji materi pasal mengenai jabatan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, keikutsertaan JK yang juga mantan ketua umum Partai Golkar bisa mengubah keputusan MK yang pernah dikeluarkan untuk gugatan yang sama. Sebabnya, JK dinilai memiliki kedudukan hukum atau legal standing lebih kuat dibanding pemohon gugatan sebelumnya.

"Wah, saya kira itu lebih bagus, dia punya legal standing. kalau gugatan yang kemarin yang mengajukan adalah mereka-mereka yang tidak punya legal standing. Dengan Pak JK sendiri maka hubungannya ada, gugatan itu menjadi relevan karena dia sudah jadi wapres," kata Akbar ditemui sebelum hadir dalam workshop nasional Fraksi Partai Golkar DPRD se-Indonesia di Redtop Hotel, Jakarta, Jumat (20/7).

Akbar menambahkan tidak ada salahnya JK turut dalam gugatan menjadi pihak terkait karena ingin kembali maju sebagai cawapres. Menurutnya, justru dengan demikian akan didapat kepastian hukum atas statusnya yang telah dua kali menyandang jabatan wapres.

"Dia punya dasar untuk memastikan apakah memang tidak bisa. Kalau nanti MK menyatakan tidak bisa karena sudah dua kali ya harus mengerti. Tapi dalam konteks ini tidak masalah saya kira," ujarnya.

Terlebih lagi menurut Akbar, Joko Widodo sendiri telah pernah menyatakan bahwa JK merupakan rekan terbaik untuk menjadi cawapres. Bukan semata karena kemampuan, menurut Akbar penilaian Jokowi itu datang karena melihat hasil elektabilitasnya bersama JK dalam berbagai survei Pemilu.

"Karena Pak Jokowi sendiri sudah bilang demikian. Jadi dia merasa peluang menang lebih besar jika bersama Pak JK," terangnya.

Sebelumnya, Partai Perindo menggugat Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Mereka menggugat Pasal 169 huruf n yang menghalangi Wapres JK maju pada Pilpres 2019. Dalam pasal tersebut dinyatakan capres-cawapres bukanlah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode. Dalam gugatan itu, JK mendaftarkan diri menjadi pihak terkait penggugat.

Di sisi lain gugatan terhadap pasal yang sama pernah diajukan pihak berbeda dan ditolak oleh MK. Hakim MK pada saat itu Saldi Isra berpendapat MK menolak gugatan pemohon karena tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More