Anies Dinilai Gegabah Merombak Struktur Birokrasi

Penulis: Selamat Saragih Pada: Selasa, 17 Jul 2018, 22:06 WIB Megapolitan
Anies Dinilai Gegabah Merombak Struktur Birokrasi

MI

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Aziz menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gegabah dalam melakukan perombakan pejabat di Pemprov DKI Jakarta. Sebab, menurutnya, banyak pejabat eselon II yang telah dicopot Anies kini tidak punya posisi di Pemprov DKI.

"Gubernur tidak siap dalam melakukan perombakan struktur di birokrasi, karena tidak ada penempatan bagi orang-orang yang di-nonjob-kan itu. Padahal mereka belum pensiun," ujar Abdul di Jakarta, Selasa (17/7).

Menurut dia, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dicopot Anies beberapa waktu lalu, sebenarnya tidak melakukan kesalahan fatal dalam pembangunan. Karena itu, sambung dia, seharusnya mereka dimutasi ke posisi lain ketimbang menganggur. 

"Kalau alasannya penyegaran, tentu harus ditempatkan dulu, harus ada tempatnya. Sekarang kerja apaan mereka? Terus gajinya gimana? Gubernur sebenarnya tidak siap," ujar Azis.

Ia memberikan contoh seperti mantan Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede yang dicopot Anies lewat telepon pada malam sebelum pelantikan. Dia menduga ada prosedur yang tidak dilakukan. Karena itu, pihaknya meminta Anies agar mau mengikuti peraturan yang berlaku dan melaksanakan rekomendasi hasil penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kalau saya sebagai masyarakat atau sebagai Komisi A mempertanyakan dasar perombakan itu, ada beberapa hal yang menurut saya janggal dalam sistem perombakan itu," pungkasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More