Dukung Cagub, Kepala SMAN Dihukum Penjara

Penulis: (EP/N-2 Pada: Rabu, 18 Jul 2018, 02:00 WIB Nusantara
Dukung Cagub, Kepala SMAN Dihukum Penjara

thinkstock

KEPALA Sekolah Menengah Atas Negeri I Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Suyadi, divonis satu bulan penjara karena mendukung dan mengampanyekan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Tanggamus, yang diketuai Ratriningtias Ariani menilai Suyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

“Sebagai pejabat aparatur sipil negara, terdakwa membuat tindakan yang mengutungkan salah satu pasangan calon. Karena itu, ia dijatuhi pidana penjara 1 bulan dan denda Rp12 juta, subsider 1 bulan penjara,” ujar Ratriningtias.

Putusan untuk Suyadi yang dibacakan Senin (16/7) itu lebih ringan satu bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum Akhmad Adi Sugiarto yang menuntut terdakwa dihukum dua bulan penjara. Dalam persidangan, Koordinator Penindakan dan Pelanggaran, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pringsewu M Fatkhul Arifin mengatakan Suyadi selaku ASN dan kepala sekolah mengarahkan para guru untuk memilih pasangan calon nomor 1, petahana M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri. Dia juga membagikan bahan kampanye dalam kegiatan rapat mingguan guru SMAN 1 Pardasuka di ruang guru sekolah tersebut pada 21 Mei.

“Laporan disampaikan panwas kecamatan yang memantau pertemuan guru. Dalam pertemuan itu muncul kalimat untuk memilih pasangan calon nomor 1,” ujar Fatkhul.

Karena panwascam tak memiliki wewenang menangani pelangaran pidana, tambahnya, panwaslu kabupaten mengambil alih kasus itu.

Pengamat hukum dari Universitas Lampung, Satria Prayoga, menilai putusan­ pengadilan atas Suyadi menjadi bukti bahwa dalam pilkada Lampung, lalu ASN dilibatkan untuk mendukung calon pasangan tertentu. Ketidaknetralan ASN terlihat karena mereka mendukung petahana.

“Gugatan yang diajukan pasangan nomor 1 dan 2, terhadap hasil penetapan pemenang pilkada Lampung ke Badan Pengawas Pemilu tidak sesuai substansinya. Seharusnya, karena diduga ada pelanggaran pidana, itu ranahnya kepolisian karena Bawaslu mengurus pelanggaran­ administrasi,” jelasnya.

Satria juga menyesalkan berlarut-larutnya aksi protes hasil pilkada. “Aksi unjuk rasa itu sia-sia saja. Proses tahapan pilkada sudah dijalankan dengan baik oleh KPU dan Bawaslu Lampung,” tambahnya.

Upaya sejumlah anggota legislatif membentuk panitia khusus, juga tidak akan dapat mengintervensi penyelenggara pilkada. “Sia-sia saja. Itu sudah saya sampaikan dari kemarin-kemarin. Itu melanggar konstitusi,” tandas Satria. (EP/N-2

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More