Anies Dinilai Tak Transparan dalam Lakukan Rotasi Jabatan

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Selasa, 17 Jul 2018, 14:35 WIB Megapolitan
Anies Dinilai Tak Transparan dalam Lakukan Rotasi Jabatan

ANTARA/Galih Pradipta

WAKIL Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest menyayangkan terjadinya pergantian pejabat DKI yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak transparan  dalam melakukan mutasi, baik pemberhentian maupun penunjukan pejabat.

“Zaman Pak Ahok, penggantian pejabat biasa terjadi. Bahkan sering. Hanya saja, Pak Ahok akan memberikan peringatan beberapa kali. Setidaknya ada arahan yang jelas dari pimpinan mengenai apa visi yang mau dituju beserta dengan ekspektasi Gubernur terhadap PNS pelayan masyarakat. Tidak main asal berhentikan,” ungkap Rian kepada awak media, Selasa (17/7).

Prosedur pergantian pejabat saat masa kepemimpinan Ahok menurutnya dilakukan berdasarkan laporan kinerja bukan hanya dari laporan tertulis internal. Laporan kinerja yang dimaksudnya berdasarkan tindak lanjut laporan masyarakat yang masuk lewat kanal Short Message Service (SMS) Gubernur dan juga Qlue, sebagai aplikasi laporan masyarakat di DKI Jakarta. Untuk diketahui, salah satu pejabat eselon 1 yang diganti namun menuai sederet prestasi, yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati.

“Sekarang zaman Anies, tidak ada alasan jelas kenapa pejabat diganti. Bahkan banyak yang bingung kenapa tiba-tiba diganti. Jangan kembalikan Jakarta ke zaman feodal,” imbuh Rian.

Rian menyebutkan bahwa anggaran siluman pengadaan penyimpan daya listrik atau UPS terbongkar karena Tuty berani melapor kepada gubernur kala itu. Tuty melaporkan adanya Rp 12,1 triliun anggaran titipan yang tidak sesuai prosedur. Ahok saat itu dengan tegas menyatakan tidak boleh masuk satu pun yang tidak sesuai prosedur dan rawan korupsi.

“Saat pembahasan Raperda Reklamasi pun, salah satu petinggi DPRD ingin menguntungkan pihak pengembang karena mau menghilangkan konsep kontribusi tambahan pengembang yang ingin dikenakan Gubernur. Ini terbongkar karena peranan Ibu Tuty,” tambah Rian.

Pergantian Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) menurutnya harus menjadi perhatian. Sebab, Bappeda merupakan institusi penting yang menjadi penyaring pertama anggaran yang diajukan tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). PSI mengimbau penggiat korupsi serta Divisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penganggaran APBD 2019.

"Tahun anggaran ini sangat penting karena sarat permainan untuk mengembalikan modal yang sudah keluar untuk Pilkada DKI lalu dan juga untuk modal persiapan Pilpres dan Pileg 2019," tukasnya. (OL-7)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More