Parpol Sulit Dapat Kader Perempuan karena tidak Konsisten

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Sabtu, 14 Jul 2018, 13:51 WIB Politik dan Hukum
Parpol Sulit Dapat Kader Perempuan karena tidak Konsisten

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lena Maryana Mukti -- MI/PANCA SYURKANI

POLITISI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lena Maryana Mukti berpendapat sulitnya partai politik menghadirkan kader perempuan dalam pemilihan legislatif disebabkan partai politik yang tidak konsisten dalam mematuhi kebijakan afirmasi mengenai komposisi perempuan dalam pengurus.

Menurut Lena, parpol cenderung mengabaikan keberadaan perempuan sejak langkah awal yakni dimulai dari kepengurusan parpol.

Jika kebijakan 30% perempuan ada di pengurus dijalankan dengan konsisten, niscaya parpol tidak akan kesulitan menghadirkan perempuan dalam politik.

"Ini adalah masalah semua parpol tanpa terkecuali termasuk di PPP dan menjadi intropeksi kami juga bahwa bagaimana bisa tiba-tiba di hilir ngebut menginginkan banyak kader perempuan tapi di tingkat pengurus saja tidak bisa memenuhi," kata Lena dalam diskusi Perspektif Indonesia bertema Gampang Susah Cari Caleg di Gado-Gado Boplo, Sabtu (14/7).

Lena mengatakan pengkaderan perempuan harusnya bisa berjalan semakin baik lagi dengan penaikan dana bantuan partai politik yang dilakukan pemerintah. Hal itu saat ini masih terabaikan mengingat pemerintah tidak secara khusus menentukan jenis pengeluaran dana parpol.

"Harusnya ada alokasi secara khusus bagi penggunaan dana bantuan partai politik untukdigunakan dalam pengkaderan kader perempuan," ujarnya.

Namun, hal itu justru tidak terjadi. Karena itu, pihaknya pun kini mendorong agar pemerintah mau mengontrol jenis pengeluaran dana parpol.

"Setidaknya kita kontrol pengeluarannya untuk apa aja. Pengkaderan iya, tetapi apa sudah melakukan kaderisasi yang baik dan efektif terkhususkan kepada perempuan. Itulah yang harus diawasi," tandasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More