Sri Mulyani Ingatkan Pentingnya Penguatan Kinerja Pajak

Penulis: Tesa Oktiana Surbakti Pada: Sabtu, 14 Jul 2018, 10:39 WIB Ekonomi
Sri Mulyani Ingatkan Pentingnya Penguatan Kinerja Pajak

ANTARA/Sigid Kurniawan

SEBAGAI tulang punggung penerimaan negara, kinerja perpajakan harus diperkuat. Pajak sebagai kontrak sosial antara negara dan masyarakat, menjadi instrumen untuk mengurangi tingkat kemiskinan, menekan kesenjangan, dan mendekatkan pada cita-cita masyarakat adil makmur dan sejahtera.

"NKRI didirikan dengan cita-cita yang mulia. Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, serta memajukan kesejahteraan umum. Salah satu sarana penting untuk mencapai cita-cita tersebut melalui instrumen pajak. Ini relevan dengan kondisi perpajakan sebagai sumber penerimaan utama," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam peringatan Hari Pajak, Sabtu (14/7).

Penerimaan pajak berkontribusi sekitar 83% terhadap penerimaan negara keseluruhan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan besarnya peranan tersebut menunjukkan peran penting pajak dalam menjaga kesinambungan Republik Indonesia.

Dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik serta didukung perbaikan kinerja dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mendorong penerimaan pajak yang kian positif. Tercermin dari realisasi penerimaan pajak sepanjang semester I 2018 tercatat Rp 581,54 triliun atau 40,48% dari target APBN.

"Capaian penerimaan tidak hanya dampak dari (pertumbuhan) ekonomi yang membaik, tapi juga peningkatan kinerja dari DJP. Saya harap prestasi terus dipelihara di mana tekanan global pada semester II semakin menguat," imbuh Ani, sapaan akrabnya.

Pada peringatan Hari Pajak, Bendahara Negara kembali mengingatkan jajaran DJP untuk menjalankan 3 fungsi penting agar peranan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara tidak rapuh. Pertama, fungsi mengumpulkan pendapatan negara.

Wewenang yang diberikan untuk mengumpulkan pajak harus dilaksanakan dengan integritas tinggi. Fungsi kedua yang turut ditekankan menyangkut peningkatan layanan kepada Wajib Pajak (WP) dengan mengusung asas kepastian dan sesuai aturan berlaku. Adapun fungsi ketiga ialah memastikan instrumen perpajakan dapat berkontribusi mendorong ekonomi nasional.

"Kegagalan fungsi perpajakan berpotensi melumpuhkan sendi-sendi negara. Apabila ketiga fungsi dilakukan baik, maka tujuan DJP menciptakan image dan kepercayaan, serta confidence masyarakat terhadap tata kelola NKRI, dapat tercapai. Di sini lah masyarakat merasa ada kontrak negara dengan masyarakat. Saya ingin menenakankan seluruh pegawai DJP bisa mengimplementasikan 3 fungsi tersebut," pungkas Ani yang berharap semangat reformasi tata kelola perpajakan menggaung dari tingkat pusat sampai daerah. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More