Jaga Kepercayaan Publik, NasDem Larang Menteri Nyaleg

Penulis: Putra Ananda Pada: Sabtu, 14 Jul 2018, 08:30 WIB Politik dan Hukum
Jaga Kepercayaan Publik, NasDem Larang Menteri Nyaleg

MI/PANCA SYURKANI

PARTAI NasDem dengan tegas melarang kader mereka yang duduk sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif (caleg) dalam Pemilu serentak 2019 mendatang. Hal itu dilakukan agar partai tetap mendapatkan kepercayaan publik sebagai institusi yang baik.

"NasDem menilai kepercayaan publik itu harus tetap dijaga. Tidak dapat dimungkiri bahwa masyarakat memandang partai dengan citra yang negatif," tutur Ketua DPP Partai NasDem bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya di Jakarta, Jumat (13/7).

Willy menilai majunya menteri dalam ajang pemilu legislatif dapat memperburuk pandangan masyarakat terhadap parpol.

Dalam berpolitik, Willy menegaskan bahwa partai seyogyanya tidak mencalonkan para menteri yang telah memiliki elektabilitas tinggi sebagai caleg hanya untuk meningkatkan perolehan kursi dalam Pemilu.

"Politik orientasinya bukan hanya kursi," tegasnya.

Untuk itu, meski tidak ada aturan yang melarang para menteri untuk mencalonkan diri sebagai caleg, Willy menegaskan ada baiknya menteri setia dalam membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Keikutsertaan menteri dalam proses pencalegan dikhawatirkan dapat meganggu kinerja mereka dalam membantu presiden.

"Kinerja menteri yang mencalonkan diri pasti terganggu, kita tahu sendiri saat ini pemerintah masih banyak menyisakan pekeraan rumah, artinya secara sederhana pemisaahan tugas kengeraan dan kepartaian tidak bisa terjadi," paparnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More