KLHK Dorong Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penulis: Dhika Kusuma Winata Pada: Sabtu, 14 Jul 2018, 08:15 WIB Humaniora
KLHK Dorong Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

ANTARA/Wahyu Putro A

PENANDATANGANAN pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah dilakukan. Kepemilikan Indonesia melalui Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) di PTFI setelah penjualan saham menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Harapan pemerintah serta masyarakat pascapenguasaan saham mayoritas PTFI oleh INALUM salah satunya adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang hadir dalam acara penandatanganan tersebut menyatakan bahwa PTFI merupakan pengelola tambang terbesar di dunia.

Siti percaya PTFI akan mampu menjaga keberlanjutan penanganan lingkungan terdampak.

Sejak September 2017, KLHK telah mengikuti perkembangan masalah penanganan lingkungan di PTFI dan secara bersama-sama dengan pihak terkait telah mengambil langkah-langkah perbaikan dalam penanganan lingkungan.

“Jadi kita akan mendorong terus PTFI apalagi sudah INALUM di dalamnya untuk pengembangan lingkungan yang lebih baik dan untuk keberlanjutannya," ujar Siti.

Salah satu hal yang krusial, menurut Siti, adalah masalah pengendalian limbah tailing.

Menurutnya, dengan berbagai kebijakan yang didampingi pemerintah, ditambah juga PTFI memiliki teknologi, pengalaman, best practices berkelas dunia, diharapkan dapat menangani limbah dan memanfaatkan tailing menjadi bahan baku industri.

“Jadi nanti kita akan dorong terus kita lihat kita ikuti perkembangannya dan bila perlu nanti ada kabijakan-kebijakan untuk selanjutnya, misalnya kebijakan industri, kebijakan di dalam konstruksi jalan dan sebagainya," jelas Siti.

Satu catatan penting dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ialah untuk perpanjangan izin 2 kali 10 tahun harus ada rekomendasi tertulis dari Menteri LHK sebagaimana disyaratkan di Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Perpanjangan itu bisa diberikan dengan rekomendasi atau tidak ada masalah yang serius untuk masalah lingkungan hidup ini”, terang Jonan. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More