Inflasi Terkendali berkat Koordinasi BI-Pemerintah

Penulis: Try/E-2 Pada: Jumat, 13 Jul 2018, 23:45 WIB Ekonomi
Inflasi Terkendali berkat Koordinasi BI-Pemerintah

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

BERDASARKAN Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan bank sentral selama dua pekan awal Juli 2018, laju inflasi selama bulan ini diperkirakan 0,23% secara bulanan (mtm). Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, angka tersebut menjadi yang terendah di periode yang sama dalam rata-rata tiga tahun terakhir.

Perry menyebutkan laju inflasi terkendali itu merupakan hasil koordinasi yang kuat antara bank sentral, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menjaga suplai barang. "Ini menunjukkan bahwa harga-harga terkendali dan ini juga menunjukkan kuatnya koordinasi antara BI, pemerintah, pusat, dan pemerintah daerah di dalam tim pengendalian inflasi pusat maupun tim pengendalian inflasi daerah," ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Bank sentral memperkirakan inflasi hingga akhir tahun 3,6% (yoy). Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, laju inflasi selama Juni 2018 ialah 0,59% (mtm). Angka ini lebih tinggi daripada Mei, 0,21% (mtm), tapi lebih rendah ketimbang inflasi Juni 2017, 0,69% (mtm).

Pada acara peringatan HUT BI, pekan lalu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai langkah yang diambil BI dalam menghadapi gejolak ekonomi global sudah sangat baik. Ia meminta hal itu dipertahankan. "Pimpinan saat ini mengalami situasi gejolak dari luar, tapi kita liat BI merespons dengan baik," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap BI terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menghadapi tantangan perekonomian ke depan. "Bersama pemerintah kita akan menuju perekonomian yang berkualitas, stabil, dan makmur," ucapnya.

Hal senada dikatakan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Dia meminta BI mampu melahirkan kebijakan yang mampu membantu pemerintah mencapai pertumbuhan. "BI juga harus meningkatkan kerja sama dengan instansi lain untuk menjaga ekonomi Indonesia."

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More