3 Anggota DPD Asal Babel Kembali Bertarung Di Pileg 2019

Penulis: Rendy Ferdiansyah Pada: Jumat, 13 Jul 2018, 11:40 WIB Nusantara
3 Anggota DPD Asal Babel Kembali Bertarung Di Pileg 2019

Ilustrasi

TIGA anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Asal Provinsi Bangka Belitung (Babel) dipastikan akan kembali bertarung pada Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2019 mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Babel Davitri mengatakan sebanyak 15 orang Bakal calon (Balon) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah menyerahkan berkas pencalonan sebagai anggota DPD RI Pileg 2019.

"Sebenarnya sudah ada 16 orang yang menyerahkan syarat dukungan KTP 1000 itu, tapi hingga, batas akhir hanya 15 yang menyerahkan berkas,"kata Davitri, Jumat (13/7).

Ia membeberkan dari 15 orang Balon yang mendaftar, 3 di antaranya anggota DPD RI yang masih bertugas. Mereka adalah, Hudarni Rani, Bahar Buhasan dan Herry Ervian Rosman Djohan, sedangkan 1 lagi Tellie Gozalie tidak menyerahkan berkas.

"Anggota DPD RI asal Provinsi kita ada 4, tapi yang maju kembali hanya 3, satunya Tellie Gozalie tidak menyerahkan kelengkapan berkas," ujarnya.

Sebanyak 15 berkas Balon yang masuk tersebut menurut Davitri akan di lakukan verifikasi administrasi. Jika dalam verifikasi masih terdapat kekurangnya, mereka harus melakukan perbaikan berkasnya.

"Hari ini Kamis (12/7) hingga (18/7) kita lakukan verifikasi administrasi, setelah itu (21/7) akan di umumkan jika harus ada perbaikan berkas," ungkap dia.

"Sementara pada (31/7) hingga (2/9) kita akan umumkan Daftar Calon Sementara (DCS) sedangkan DCT-nya (9/9)," ucap Davitri.

Davitri mengutarakan, seperti Pileg 2014, kuota atau jumlah kursi DPD untuk perwakilan Babel tidak berubah tetap 4 kursi.

"Kuota tetap 4 kursi, siapa suara terbanyak itu yang dapat," terangnya. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More