Gubernur NTT Menangis di Syukuran Akhir Masa Jabatan

Penulis: Palce Amalo Pada: Jumat, 13 Jul 2018, 10:15 WIB Nusantara
Gubernur NTT Menangis di Syukuran Akhir Masa Jabatan

MI/PALCE AMALO
Gubernur NTT Frans Lebu Raya bersama istri memasuki ruang ibadah syukuran akhir masa jabatan di Gedung Olahraga Oepoi Kupang, Jumat (13/7/2018)

MASA jabatan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni periode 2013-2018 berakhir empat hari lagi atau 16 Juli 2018.

Jelang akhir masa jabatan, keduanya menggelar ibadah syukuran di Gedung  Olahraga Flobamora di Kelurahan Oepoi Kupang, Jumat (13/7) sekitar pukul  09.30 Wita.

Hadir dalam ibadah tersebut, forum pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan ratusan aparatur sipil negara (ASN).

Frans dan Benny bersama istri memasuki ruangan sekitar pukul 09.42 Wita langsung disambut lagu berjudul 'Bale Nagi'. Lagu tersebut mengisahkan seorang warga Kabupaten Flores Timur yang merantau. Di rantau dia melihat cahaya lampu di laut dan orang-orang sedang menangkap ikan. Melihat itu, dia teringat orang tua dan saudara, dan dia ingin pulang kampung.

Mendengar lagu itu, Frans langsung meneteskan air mata. Dia terus berjalan sambil mengusap air matanya dan menyalami satu per satu ASN. 

"Terima kasih ya atas dukungannya," ujarnya sambil mengusap air mata.

Frans Lebu Raya lahir di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur pada 18 Mei 1960. Dia menjabat Gubernur NTT selama dua periode, dan satu kali menjabat wakil gubernur NTT.

Acara syukuran akhir masa jabatan tersebut juga diisi dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPDI) yang diterima Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT Naek Tigor Sinaga terkait pengendalian inflasi daerah terbaik dan dan peran BI dalam mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif NTT. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More