Tidak Ada Tempat Aman buat Buron

Penulis: Golda Eksa Pada: Jumat, 13 Jul 2018, 09:30 WIB Polkam dan HAM
Tidak Ada Tempat Aman buat Buron

PUSPENKUM KEJAGUNG
TERUS MENGEJAR BURON KORUPTOR: Jaksa Agung HM Prasetyo berbicara kepada wartawan seusai membuka pekan olahraga pada Hari Adhyaksa ke-58 di halaman Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu Prasetyo menyatakan Kejaksaan Agung terus melakukan o

KORPS Adhyaksa terus memburu terpidana dan tersangka kasus korupsi yang melarikan diri di dalam dan luar negeri. Kejaksaan pun tidak ambil pusing meski ada pihak-pihak yang menuding sebagai pencitraan.

Penegasan itu disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo kepada wartawan seusai acara pembukaan Pekan Olahraga (POR) Kejaksaan Agung, di Lapangan Upacara Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (12/7).

"Kalau ada pihak-pihak yang masih bersikap nyinyir, ya silakan sajalah, yang penting kita jalan terus. Ibaratnya, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu," kata Prasetyo.

Menurut dia, prestasi yang ditorehkan jajarannya melalui program tangkap buron (Tabur) 31.1 merupakan bentuk konsistensi aparat penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya. Realitas itu diakuinya sebagai pesan kepada koruptor bahwa tidak ada tempat aman meski mereka bersembunyi.

Lebih jauh, terang dia, pihaknya berjanji akan menangani seluruh kasus pidana korupsi hingga tuntas, termasuk meminta penyerahan uang pengganti seusai amar putusan pengadilan. Kebijakan itu sekaligus untuk memulihkan keuangan negara yang dikorup para pelaku.

"Pokoknya kita akan cari terus. Suka atau tidak, mau atau tidak, mereka harus bayar. Kalau tidak, kita sita barangnya. Kita bisa minta diganti dengan hukuman kurungan pengganti, tinggal pilih saja," katanya.

Ringkus terpidana

Pada Selasa (10/7) pukul 21.50 WIB, jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tergabung dalam tim Tabur 31.1 berhasil meringkus terpidana kasus korupsi pengelolaan Tol JORR Jakarta, Thamrin Tanjung, di pusat perbelanjaan modern Cilandak Town Square, Jakarta Selatan.

Eksekusi terhadap Thamrin, yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO), merujuk putusan Mahkamah Agung Nomor 720K/Pid/2001, tanggal 11 Oktober 2001. Thamrin kini meringkuk di LP Cipinang, Jakarta Timur.

Dalam kasus itu, Thamrin diganjar kurungan badan selama 2 tahun, serta pidana denda Rp25 juta subsider 6 bulan penjara. Bahkan, hakim juga memutuskan agar terpidana segera membayar uang pengganti Rp8 miliar.

Keberhasilan penangkapan buron kasus pidana tersebut merupakan bukti konkret program Tabur 31.1 yang digagas Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka. Program itu merupakan rekomendasi rapat kerja Kejaksaan Agung pada Desember 2017.

Kasus Tol JORR S merupakan kasus lama, pada 1998 saat PT Jasa Marga mengambil alih aset tersebut yang sebelumnya merupakan barang sitaan negara atas ketidakmampuan oknum melunasi utang untuk pembangunan tol kepada BNI.

Pihak yang berutang ialah PT Marga Nurindo Bhakti dengan mengambil kredit dari BNI senilai Rp2,5 triliun. Pada kenyataannya dari pinjaman sebesar itu, diketahui hanya Rp1 triliun yang digunakan untuk pembangunan tol, sisanya tidak diketahui. PT MNB tidak bisa mengembalikan uang pinjaman itu hingga tol disita dan diambil alih oleh BPPN. (P-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More