Kemenko PMK Sarankan Kemendikbud Cocokan SKTM dengan Dapodik

Penulis: Indriyani Astuti Pada: Jumat, 13 Jul 2018, 09:10 WIB Humaniora
Kemenko PMK Sarankan Kemendikbud Cocokan SKTM dengan Dapodik

ANTARA/Aditya Pradana Putra

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyarankan agar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai persyaratan siswa kurang mampu untuk mendaftar sekolah, dapat dicocokan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan juga database penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

Hal itu dikemukakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan Agama Kemenko PMK Prof. Agus Sartono di Jakarta, melalui siaran pers, Jumat (13/7).

Menurutnya itu penting dilakukan agar SKTM digunakan oleh calon peserta didik sesuai ke dalam kriteria yang sebenarnya.

“Kami mengetahui bahwa pemerintah memberikan lebih dari 19 juta KIP kepada anak dari keluarga tidak mampu. Jadi sekalipun memiliki SKTM, jika tidak memiliki KIP maka diduga terjadi penyimpangan dan harus di tindak,” tegas Agus.

Ia menyayangkan apabila SKTM disalahgunakan oleh masyarakat di dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Jika masyarakat menyalahgunakan SKTM tersebut, maka hal ini patut disayangkan dan saya sangat prihatin. Sejatinya sistem Zonasi PPDB 2018 diimplementasikan agar keadilan di sektor pendidikan dapat terwujud,” jelasnya.

Kemenko PMK juga mendukung langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan verifikasi dan evaluasi penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam PPDB 2018. 

Sesuai Permendikbud No. 14/2018, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menerima 90% calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat. Sisanya, sebanyak 5% dialokasikan untuk jalur prestasi dan 5% lainnya untuk calon peserta didik pindahan atau yang terdampak bencana alam maupun sosial. 

Selain itu, di dalam Permendikbud tersebut juga ada ketentuan keluarga miskin dengan SKTM, seharusnya, ujar Agus, sekolah mengeceknya dengan Data Penerima KIP.

“Melalui sistem zonasi maka diharapkan dapat memudahkan peserta didik menjangkau sekolah sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik” ungkap Prof. Agus.

Walau sistem zonasi sejatinya bertujuan baik, ia mengatakan pemerintah tetap terbuka terhadap setiap masukan konstruktif yang diberikan oleh masyarakat.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Menko PMK dengan mempertimbangkan masukan konstruktif dari masyarakat agar nantinya kebijakan ini dapat disempurnakan,” ujar Prof Agus menandaskan.

Ia menjelaskan sistem zonasi yang diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) 2018 bertujuan untuk memberikan keadilan pada seluruh peserta didik.

“Masyarakat perlu memahami tujuan diberlakukannya sistem zonasi pada PPDB tahun 2018 adalah untuk membuka kesempatan yang setara pada seluruh peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan,” tambahnya.

Sistem zonasi, terang dia, merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan di sektor pendidikan. Selain itu juga untuk mengurangi ketimpangan serta merupakan upaya restorasi sektor pendidikan di Indonesia.

Melalui penerapan sistem zonasi, terang Agus, pemerintah ingin menekankan bahwa tidak ada predikat sekolah favorit yang selama ini berkembang di masyarakat. Menurut Prof. Agus, kebijakan itu dapat menjadi momentum bagi pemda melakukan rotasi tenaga pendidik.

“Hal ini penting agar kualitas pendidikan dapat merata,” tambahnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More