Indonesia Kuasai 51% Saham Freeport

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Jumat, 13 Jul 2018, 07:20 WIB Ekonomi
Indonesia Kuasai 51% Saham Freeport

MI/M IRFAN
DIVESTASI SAHAM FREEPORT: Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri), Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri), Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kanan) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kanan) menyaksikan penandatanganan nota pendahuluan perjanjian oleh Dirut PT Inalum Budi G

SETELAH tiga setengah tahun melakukan negosiasi, Indonesia berhasil mencapai kesepakatan dalam pembelian saham PT Freeport Indonesia (FI).

Pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) memiliki 51% saham perusahaan tambang yang beroperasi di Papua tersebut.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu seusai membuka Pameran Koperasi dalam Peringatan Ke-71 Hari Koperasi Nasional di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang, kemarin.

"Saya mendapat laporan holding industri pertambangan kita, Inalum, capai kesepakatan awal dengan Freeport untuk meningkatkan kepemilikan (saham) kita menjadi 51% dari sebelumnya 9,36%. Alhamdulillah. Kami usahakan ini sangat alot. Jangan dipikir mudah dan sangat intens dalam 1,5 tahun terakhir. Kami kerjain diem-diem karena menyangkut negosiasi yang tidak mudah," kata Jokowi.

Kelak, Presiden berharap, dengan Indonesia memiliki 51% saham di PTFI, itu akan mendatangkan income lebih besar baik dari pajak, royalti, dividen, maupun retribusi untuk kemakmuran rakyat.

Kemarin, Inalum dan Freeport-McMoran Inc (FCX) meneken pokok-pokok perjanjian (head of agreement/HoA) penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI kepada Inalum.

"Ini langkah maju dan strategis untuk mewujudkan kesepakatan antara Indonesia, PTFI, dan Freeport-McMoran. HoA tidak jauh berbeda dengan kesepakatan terdahulu, meliputi landasan hukum PTFI membentuk izin usaha pertambangan khusus operasi produksi (IUPK-OP), bukan kontrak karya (KK)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ketentuan lain, lanjut Sri Mulyani, ialah divestasi saham 51%, kewajiban membangun smelter, dan penerimaan negara lebih besar.

Tahap divestasi saham 51% direalisasikan setelah Inalum membayarkan dana sebesar US$3,85 miliar (setara Rp53,9 triliun, kurs 14.000 per dolar AS) untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PTFI dan 100% saham FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% saham PTFI.

Dengan demikian, saham pemerintah di PTFI akan bertambah dari 9,36% menjadi 51,83%. Meskipun pemerintah berharap divestasi rampung akhir Juli 2018, Inalum bisa menyelesaikan seluruh proses akhir Agustus 2018.

"Ini baru HoA, belum transaksi. Kalau struktur, transaksi, dan harga sudah di-lock. Pemerintah mendorong akhir Juli 2018 (rampung), tetapi Pak Budi (Dirut Inalum) bilang, kalau bisa, akhir Agustus 2018. Ya, lebih cepat lebih baik. Saya ingin akhir Juli, tetapi lihat saja," ungkap Menteri BUMN Rini Soemarno.

Dana untuk akuisisi 51% saham PTFI bersumber dari perbankan. "Ada 11 bank siap mendanai," kata Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin, kemarin.

Menteri ESDM Ignasius Jonan berharap HoA segera difinalkan. "Kami finalkan IUPK OP-nya setelah divestasi tuntas dan stabilitas investasi sudah disepakati."

Tegakkan kedaulatan

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan negosiasi divestasi 51% saham PTFI membuktikan pemerintah sungguh-sungguh berupaya untuk menegakkan kedaulatan energi.

"Indonesia berhasil mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945. Saya pikir dari aspek politik dan ekonomi sangat strategis. Dengan menguasai 51% saham PTFI, Indonesia sudah memegang kontrol (kedaulatan) yang lebih besar," tandas Komaidi. (Tes/Cah/Ant/X-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More