Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Terbanyak di Sulawesi Selatan

Penulis: Nur Aivanni Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 22:35 WIB Politik dan Hukum
Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Terbanyak di Sulawesi Selatan

MI/ROMMY PUJIANTO

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang paling banyak terdapat dugaan kasus pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018. Hal itu berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2018 yang digelar di 171 daerah.

"Dari data yang masuk, temuan dan laporan tertinggi di Sulawesi Selatan," kata Ratna dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (12/7).

Total dugaan pelanggaran Pilkada di Sulawesi Selatan sebanyak 506, dengan rincian 220 adalah kasus yang dilaporkan dan 286 adalah temuan pengawas pemilu.

Sementara itu, secara keseluruhan Bawaslu mencatat temuan dan laporan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2018 yang ditindaklanjuti sebanyak 3133 kasus. Total tersebut merupakan temuan dan laporan atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya, seperti netralitas ASN dan TNI/Polri.

"Dari 3.133 tersebut, 619 masuk kategori bukan pelanggaran," kata Ratna. Ia pun menyampaikan tahapan yang paling banyak terdapat kasus dugaan pelanggaran adalah tahapan masa kampanye.

Selain itu, Bawaslu juga mencatat terdapat empat daerah yang diduga melakukan pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada 2018. Keempat daerah tersebut adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Lampung. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More