Pangkas PPh, Presiden Berharap UMKM Taat Pajak

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 20:40 WIB Ekonomi
Pangkas PPh, Presiden Berharap UMKM Taat Pajak

ANTARA

PRESIDEN Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 0,5% bisa mendorong bisnis sektor menengah ke bawah berkembang.

Pasalnya, pemangkasan PPh final dari 1% menjadi 0,5%, ujarnya, merupakan angka yang signifikan. Dengan begitu, para pelaku UMKM memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan perluasan usaha.

"Sehingga ruang yang setengah persen bisa dipakai ekspansi, untuk modal investasi, untuk membesarkan usaha. Saya kira arahnya ke sana," katanya seusai membuka Pameran Koperasi dalam Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (12/7).

Penurunan PPh final bagi UMKM tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Presiden mengatakan pengurangan tarif diambil karena mendapatkan keluhan dari pelaku UMPM. Ia berharap kewajiban yang lebih ringan diikuti dengan tertib membayar pajak.

"Sudah diturunkan malah tidak bayar, buat apa diturunkan," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan ini diberlakukan agar perekonomian Indonesia semakin teratur.

Kebijakan ini juga merupakan permintaan Presiden Jokowi agar UMKM dan koperasi secara perlahan berkembang menuju korporasi. Ini juga untuk memberikan rasa keadilan agar usaha kecil bisa bersaing.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, Darmin mengatakan tren kepatuhan UMKM membayar pajak terus meningkat. Pada 2013, realisasi pembayaran PPh UMKM yang berbentuk badan usaha hanya sekitar Rp280 miliar, kemudian meningkat dalam empat tahun hingga mencapai Rp2,5 triliun pada 2017. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More