Giat Tangkap Koruptor, Jaksa Agung Abaikan Sindiran Orang

Penulis: Golda Eksa Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 20:06 WIB Polkam dan HAM
Giat Tangkap Koruptor, Jaksa Agung Abaikan Sindiran Orang

ANTARA

KORPS Adhyaksa terus melakukan perburuan terhadap terpidana maupun tersangka kasus korupsi yang melarikan diri di dalam dan luar negeri. Kejaksaan pun tidak ambil pusing meski ada pihak-pihak yang menuding sebagai pencitraan.

Penegasan itu disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo kepada wartawan seusai acara pembukaan Pekan Olah Raga (POR) Kejaksaan Agung, di Lapangan Upacara Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (12/7).

"Kalau ada pihak-pihak yang masih bersikap nyinyir, ya silakan sajalah, yang penting kita jalan terus. Ibaratnya, biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu," kata Prasetyo.

Menurut dia, prestasi yang ditorehkan jajarannya melalui program tangkap buron (Tabur) 31.1 merupakan bentuk konsistensi aparat penegak hukum menjalankannya tugas dan fungsinya. Realitas itu diakuinya sebagai pesan kepada koruptor bahwa tidak ada tempat aman meski mereka bersembunyi.

Lebih jauh, terang dia, pihaknya berjanji akan menangani seluruh kasus pidana korupsi hingga tuntas, termasuk meminta penyerahan uang pengganti seusai amar putusan pengadilan. Kebijakan itu sekaligus untuk memulihkan keuangan negara yang dikorup para pelaku.

"Pokoknya kita akan cari terus. Suka atau tidak, mau atau tidak, mereka harus bayar. Kalau tidak kita sita barangnya. Kita bisa minta diganti dengan hukuman kurungan pengganti, tinggal pilih saja," katanya.

Pada Selasa (10/7) pukul 21.50 WIB, jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tergabung dalam tim Tabur 31.1 berhasil meringkus terpidana kasus korupsi pengelolaan jalan Tol JORR Jakarta, Thamrin Tanjung, di pusat perbelanjaan modern Cilandak Town Square, Jakarta Selatan.

Eksekusi terhadap Thamrin, yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO), merujuk putusan Mahkamah Agung Nomor: 720K/Pid/2001, tanggal 11 Oktober 2001. Thamrin kini meringkuk di Lapas Cipinang, Jaktim.

Dalam kasus itu, Thamrin diganjar kurungan badan selama 2 tahun, serta pidana denda Rp25 juta subsider 6 bulan penjara. Bahkan, hakim juga memutuskan agar terpidana segera membayar uang pengganti Rp8 miliar.

Keberhasilan penangkapan buron kasus pidana tersebut merupakan bukti konkret program Tabur 31.1 yang digagas Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka. Program itu merupakan rekomendasi rapat kerja Kejaksaan Agung pada Desember 2017. (OL-7)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More