Nusantara Trust Segera Launching Blockchain di Bali

Penulis: RS/E-2) Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 23:30 WIB Ekonomi
Nusantara Trust Segera Launching Blockchain di Bali

AFP/JACK GUEZ

BERKEMBANGNYA penggunaan cryptocurrency (mata uang digital) di dunia, termasuk di Indonesia, mendo­rong Nusantara Trust Pte Ltd meluncurkan sebuah ekosistem blockchain di Bali, September. Ekosistem itu sekaligus menjadi pilot projects di Indonesia.
“Rencananya blockchain ini di-launching 10 September mendatang,” ujar Henri Morgan Napitupulu, Vice Chairman of The Global Blockchain Application Research Foundation, di Sanur Bali, Kamis (12/7)

Menurut Henri, ekosistem yang menggunakan kekuatan aplikasi berbasis komunitas itu akan mampu memberdayakan masyarakat, perusahaan, serta memperkuat tata kelola yang cerdas. “Prog­ram aplikasi ini menerapkan sharing oriented dan bukan business oriented. Dalam hal ini unsur yang dipangkas seperti proposal, garansi, dan lainnya,” ujar dia.

Menurut Henri, Bali dipilih sebagai pilot project karena kawasan ini merupakan destinasi wisata yang sudah dikenal dunia. Selain itu, faktor pranata sosialnya sudah terbentuk. Nusantara Trust juga sudah menandatangani kerja sama dengan perusahaan daerah Pemprov Bali, Juni, di Singapura.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Pemprov Bali Nyoman Baskara mengatakan optimistis penerapan blockchain di Bali akan efektif. “Saya optimistis karena Bali sangat terbuka dengan hal-hal yang inovatif,” ujarnya.

Diketahui, sebagian besar dunia teknologi cryptocurrency seperti bitcoin mengandalkan bentuk basis data karena memiliki keunggulan mampu melacak volume transaksi yang besar dan aman. Teknologi yang digunakan banyak mata uang digital itulah yang disebut blockchain. (RS/E-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More