2,4 Juta Pemilih Tidak Masuk dalam DPT di Pilkada 2018

Penulis: Nur Aivanni Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 19:50 WIB Politik dan Hukum
2,4 Juta Pemilih Tidak Masuk dalam DPT di Pilkada 2018

MI/Ramdani

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, M. Afifuddin menyampaikan ada sebanyak 2.472.684 pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat Pilkada Serentak yang digelar pada 27 Juni 2018. Hal itu, kata dia, merupakan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam pesta demokrasi yang berlangsung di 171 daerah.

Dia menjelaskan, data itu berasal dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yakni pemilih yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Adapun rinciannya, DPTb di 17 provinsi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar 2.023.556 pemilih. Sementara, DPTb di kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan di 49 kabupaten/kota sebesar 449.128 pemilih

"DPTb itu hampir pasti belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sehingga nanti kami sampaikan ke KPU agar dimasukkan ke dalam DPT Pileg dan Pilpres. Karena kemarin begitu DPT disahkan, orang-orang ini kan belum masuk di DPT Pilkada," kata Afif di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (12/7).

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan menyampaikan tidak masuknya lebih dari 2,4 juta pemilih tersebut dalam DPT dinilai karena kurang maksimalnya petugas pemutakhiran data pemilih saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Karena itu, ia meminta KPU untuk memperbaiki sistem coklit untuk Pemilu.

Abhan pun menilai bahwa jumlah DPTb dalam pilkada kali ini terbilang besar dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. "Ini relatif besar," pungkasnya. (OL-7)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More