Kisruh SKTM Bukti Pentingnya Verifikasi

Penulis: Syarief Oebaidillah Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 19:46 WIB Humaniora
Kisruh SKTM Bukti Pentingnya Verifikasi

ANTARA

KISRUH pemalsuan Surat Keterangan Tanda Miskin ( SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus menjadi pelajaran agar sekolah wajib melakukan verifikasi.

Namun begitu SKTM masih dibutuhkan terutama bagi anak miskin yang belum mendapat program Kartu Indonesia Pintar ( KIP dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"SKTM ini dimaksudkan untuk menolong anak yang benar benar dari keluarga miskin namun ternyata terlewat belum mendapat KIP. Jadi, seandainya anak sudah mendapat KIP tidak perlu lagi SKTM. Cukup menggunakan KIP, " kata Plt Irjen Kemendikbud Totok Suprayitno saat dihubungi Media Indonesia, Kamis petang (12/7).

Menjawab usulan KPAI agar SKTM dihapus dalam PPDB dan cukup menggunakan KIP dan KPH, Totok menegaskan sejatinya KIP/KPH sangat bisa digunakan dalam PPDB. Namun ia kembali menegaskan dalam hal seorang anak benar dari keluarga miskin, dan belum mendapat KIP, maka dapat menggunakan SKTM.

"Jangan sampai anak dari keluarga miskin tidak tertolong gara gara terlewat belum punya KIP. Makanya pihak sekolah wajib verfifikasi kebenaran isi SKTM, "tegasnya seraya meminta penyalahgunaan SKTM ditindak.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengaku terkejut atas pemalsuan ribuan SKTM di Jawa Tengah. "Kalau sampai berjumlah 78 ribu lebih itu memang sangat mengejutkan. Sejauh pantauan dan laporan yang masuk di Kemendikbud baru di Jateng pemalsuan masif semacam itu terjadi. Langkah pak Gubenur Jateng tepat dan sangat dihargai. Saya minta pihak aparat agar melakukan pengusutan untuk menguak kemungkinan ada sindikat di balik itu, " kata Muhadjir menjawab wartawan via Whats App kemarin.

Terkait usulan KPAI , ia menjawab singkat akan dipertimbangkan. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi PPDB dengan mengundang para kepala dinas pendidikan se Indonesia. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More