Menhub: Avtur Pertamina Lebih Mahal Dibanding Negara Lain

Penulis: Antara Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 17:45 WIB Ekonomi
Menhub: Avtur Pertamina Lebih Mahal Dibanding Negara Lain

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi akan meminta PT Pertamina (Persero) untuk menekan harga avtur hingga 10 persen. Seusai acara Investment Award 2018 di Jakarta, Kamis, Budi mengatakan bahwa harga avtur Pertamina lebih mahal sekitar 20 persen dari negara lain sehingga membuat inefisiensi terhadap maskapai penerbangan.

Padahal perusahaan pelat merah itu menjadi pemasok avtur di seluruh bandara di Indonesia. "Sebenarnya kalau beda 10 persen masih oke. Jadi kami minta harganya ditekan jadi beda 10 persen," ujarnya.

Budi mengatakan akan menugaskan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk berbicara langsung dengan Pertamina terkait hal tersebut. "Nanti saya tugaskan Dirjen Perhubungan Udara ke sana dalam minggu depan," katanya.

Menyusul kenaikan harga bahan bakar pesawat avtur, Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Inaca) mengajukan penyesuaian tarif batas bawah 40 persen dari tarif batas atas kepada Kementerian Perhubungan.

Ketua Umum Inaca Pahala N Mansury mengatakan, baik dari Inaca maupun Maskapai Garuda Indonesia telah mengajukan penyesuaian tarif batas tersebut sejak pertengahan 2017.

"Sekarang tarif batas bawah 30 persen dari tarif batas atas, kami berharap dilakukan penyesuaian kembali lagi seperti sebelumnya 40 persen dari tarif batas atas," ujarnya.

Pahala menjelaskan 90 persen pengeluaran dilakukan dalam mata uang dolar AS, dan 30 persen porsi biaya operasional adalah untuk pembelian avtur, sehingga kenaikan biaya operasional saat ini mencapai 17 persen dengan depresiasi mata uang 4 persen hingga 5 persen.

"Pengeluaran kami hampir semua dalam dolar, sementara pendapatan dalam rupiah, jadi tidak berimbang. Tahun lalu harga avtur lebih rendah 29 persen, sekarang lebih mahal 12 persen," ucapnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More