DKI Lepas Saham Perusahaan Bir, Pimpinan DPRD Terbelah

Penulis: Nicky Aulia Widadio Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 18:55 WIB Megapolitan
DKI Lepas Saham Perusahaan Bir, Pimpinan DPRD Terbelah

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

SIKAP pimpinan DPRD DKI Jakarta terbelah perihal rencana Pemprov melepas kepemilikan saham di PT Delta Djakarta, perusahaan dan distributor bir terbesar di Indonesia.

Jika Ketua DPRD DKI dari Fraksi PDIP Prasetio Edi Marsudi menolak memberi restu atas rencana Pemprov itu, tidak demikian dengan sikap M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra.

Taufik mengaku kecewa atas sikap Prasetio yang enggan membahas rencana pelepasan saham Pemprov tersebut di DPRD. Padahal, kata Taufik, perdebatan setuju atau tidaknya para anggota dewan semestinya dibahas di dalam rapat bersama.

“Ya enggak bisa begitu. Tiap usulan yang masuk, ya kita perdebatkan, bukan berdasarkan asumsi pribadi,” kata Taufik, Kamis (12/7).

Taufik sendiri termasuk yang mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, untuk melepas saham di perusahaan pemegang merek dagang Anker, Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih tersebut.

Alasannya, sambung dia, deviden yang disumbang oleh PT Delta terhadap pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta tidak terlalu signifikan, yakni Rp38 miliar per tahun dari kepemilikan 26,25% saham di PT Delta. Sementara PAD Pemprov DKI mencapai Rp40 triliun tiap tahunnya.

Selain itu, ucapnya menekankan, mudarat dari peredaran minuman keras jauh lebih banyak ketimbang keuntungan yang didapat Pemprov dari kepemilikan itu.

“Saya sih dukung pelepasan. Cuma maksud saya, keputusan menerima atau menolak (pelepasan saham) itu harus berdasarkan hasil diskusi bersama, bukan keputusan sepihak," tutur Taufik.

Sebelumnya, Prasetio menegaskan dirinya enggan membahas rencana pelepasan saham PT Delta itu. Ia menilai alasan Anies-Sandi untuk melepas saham itu kurang kuat, yakni hanya persoalan moril.

Ia juga mengaku masih belum tahu keberadaan surat Anies yang meminta DPRD untuk membahas rencana itu.

Senada dengan Prasetio, Sekretaris Komisi Bidang Keuangan DPRD DKI James Arifin Sianipar pun mempertanyakan alasan Anies-Sandi melepas saham PT Delta.

Selama ini, PT Delta dinilainya sebagai perusahaan yang sehat. James justru menyarankan agar Pemprov DKI mengurusi tiga BUMD yang tidak menguntungkan seperti PT Graha Sahari Duryajaya, PT Pakuan Internasional, dan PT Ratax Armada.

"PT Delta ini kan perusahaan yang sehat, kenapa harus dijual? Padahal banyak BUMD yang enggak sehat, contohnya tiga BUMD tadi sudah tidak pernah lagi kasih deviden, sudah hampir tujuh tahun," tutur James ketika dihubungi.

Namun, politikus Partai NasDem ini tetap ingin agar perkara pelepasan saham PT Delta dibahas melalui rapat di DPRD bersama hasil kajian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Semestinya, Ketua DPRD segera mendisposisi surat permohonan pembahasan dari Gubernur ke Komisi C yang membidangi keuangan dan Komisi B yang membidangi perekonomian untuk dibahas di dua komisi itu. Setelah itu, baru pelepasan saham dibahas ke Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab). Keputusan akhir akan disampaikan melalui rapat paripurna.

"Enggak elok juga kalau enggak dibahas. Ketua DPRD kan juga harus menghargai hak-hak anggotanya untuk membahas," kata James.

Baik James maupun Taufik mengaku belum menerima surat yang disampaikan Pemprov DKI tersebut.

Tekad Anies-Sandi untuk melepas saham Pemprov DKI di PT Delta telah bulat. Penjualan saham di PT Delta itu diklaim akan memberi pemasukan bagi Pemprov DKI sebesar Rp1 triliun. Namun hingga saat ini, belum digelar pembahasan di DPRD terkait pelepasan saham PT Delta itu. (A-3)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More