PPP Harap Pekan Depan Cawapres Jokowi Sudah Matang

Penulis: Nur Aivanni Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 16:50 WIB Polkam dan HAM
PPP Harap Pekan Depan Cawapres Jokowi Sudah Matang

MI/MOHAMAD IRFAN

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) berharap nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019 sudah mulai dimatangkan pekan depan. Hal itu disampaikan oleh Wasekjen PPP, Achmad Baidowi saat menanggapi mulai mengerucutnya nama cawapres Jokowi dari 10 nama menjadi 5 nama.

"Mudah-mudahan dalam pekan depan sudah dilakukan pertemuan. Tapi semua bergantung pada Pak Jokowi," kata Awiek sapaan akrabnya kepada Media Indonesia, Kamis (12/7).

Terkait figur yang akan mendampingi Jokowi, aku Awiek, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. "Soal figur, kami tidak terjebak pada nama tokoh apakah (berasal dari) parpol maupun nonparpol," tambahnya.

PPP, sambungnya, hanya menginginkan kandidat yang dipilih adalah memiliki chemistry dengan Jokowi, berasal dari kalangan santri, mempunyai kapasitas di bidang ekonomi dan bisa diterima oleh kalangan muda. "Nah, siapa orangnya? Biarlah Pak Jokowi yang menentukan," katanya.

Ia pun meyakini bahwa Jokowi akan melibatkan semua pimpinan partai politik untuk membahas siapa nama cawapres yang akan dipilih nantinya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI, Joko Widodo mengutarakan bahwa nama calon wakil presiden yang akan mendampingi dirinya dalam Pilpres 2019 masih dalam proses penggodokan. Jika pembahasan nama cawapres sudah matang, pihaknya pun akan mengumumkannya kepada publik.

Diungkapkan Jokowi, nama cawapres sudah mengerucut dari 10 nama menjadi 5 nama. Sayangnya, mantan Walikota Solo itu enggan menyampaikan dari kalangan mana saja kelima nama cawapres tersebut. "Bisa (dari kalangan) partai, nonpartai, profesional, sipil, TNI/Polri. Semuanya bisa," tutur Jokowi. (OL-7)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More