Jokowi: Divestasi 51% Saham Freeport Sudah Capai Kesepakatan

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 16:35 WIB Ekonomi
Jokowi: Divestasi 51% Saham Freeport Sudah Capai Kesepakatan

Antara

PROSES Divestasi saham PT Freeport Indonesia sudah mencapai kesepakatan awal. Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) memiliki 51% saham tersebut.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo seusai membuka Pameran Koperasi dalam Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (12/7).

Presiden mengatakan, negoisasi berlangsung sulit dan alot selama 3,5 tahun untuk menambah kepemilikan saham pertambangan emas dan tembaga di Papua. Upaya negoisasi, kata dia, kian ditingkatkan dalam 1,5 tahun terakhir.

"Kami usahakan ini sangat alot. Jangan dipikir mudah dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini. Memang kami kerjain ini diem-diem karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," tandasnya.

Sebelumnya, kata Presiden, kepemilikan Indonesia hanya 9,36%. Sementara PT Freeport Indonesia hampir lima puluh tahun mengelola tambang tersebut.

Proses negosiasi ini memang berlangsung cukup lama. Pembelian saham ini dilakukan melalui divestasi dengan konsorsium bersama PT Inalum dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

"Ini sebuah lompatan yang kami harapkan nanti akan mendapatkan income yang lebih besar, baik dari pajak, royalti, defiden, dari retribusinya, sehingga nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati oleh kita semua," ucap mantan wali kota Solo itu.

Jokowi mempersilakan awak media bertanya langsung kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan terkait teknis pembagian saham, termasuk bagian untuk masyarakat Papua. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More