Cawapres Prabowo Harus Kuat di Segala Lini

Penulis: M. Taufan SP Bustan Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 16:27 WIB Polkam dan HAM
Cawapres Prabowo Harus Kuat di Segala Lini

MI/Susanto

CALON wakil presiden untuk Prabowo Subianto hingga kini masih dibahas. Sejumlah nama telah dikantongi Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu. Politikus Partai Gerindra, Nizar Zahro menyebutkan cawapres untuk Prabowo diharapkan yang kuat di segala lini, baik di eksekutif maupun di legislatif.

“Dalam arti bisa kuat di pemerintahan, DPR, dan tentunya harus bisa kuat di bidang ekonomi sehingga bisa membawa ekonomi yang kurang baik ini menjadi lebih baik lagi kedepan,” tegasnya saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema 'Menakar Cawapres 2019, Parpol Koalisi Pecah Kongsi atau Tetap Solid di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7).

Anggota Komisi X itu mengatakan saat ini cawapres Prabowo masih dalam pertimbangan mantan Danjen Kopassus itu. Nizar mengatakan pihaknya juga masih terus melakukan komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat untuk kemungkinan menjalin koalisi bersama.

“Yang pasti sejumlah nama sudah ada. Baik dari kalangan partai mau pun non partai. Keputusan itu diberikan kepada Pak Prabowo. Semua pihak diimbau untuk tetap menunggu. Yang pasti calon yang akan dipilih bisa membawa ekonomi Indonesia lebih baik kedepan,” tandas Nizar.

Sebagaimana diketahui, ada sejumlah nama yang digadang-gadang akan mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019 mendatang. Dari sejumlah nama itu, ada nama Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, Ahmad Heryawan, Zulkifli Hasan, dan sejumlah nama lainnya. (OL-7)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More