Gerindra Tanggapi Santai Ancaman PKS Keluar Koalisi

Penulis: M Taufan SP Bustan Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 15:50 WIB Politik dan Hukum
Gerindra Tanggapi Santai Ancaman PKS Keluar Koalisi

MI/Susanto

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengancam ingin keluar dari koalisi Prabowo Subianto jika kadernya tidak dipilih sebagai pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Menanggapi hal itu, Politikus Partai Gerindra Nizar Zahro mengaku, apa yang disampaikan PKS merupakan haknya. Gerindra pun tidak akan melakukan interfensi terhadap keputusan itu. Yang pasti, menurutnya, sejauh ini PKS masih setia bersama Gerindra.

“Itu hak PKS yah. Biasalah itu terjadi. Itu kan aspirasi PKS, tentunya akan menjadi pembahasan kami,” tegas Nizar saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema 'Menakar Cawapres 2019, Parpol Koalisi Pecah Kongsi atau Tetap Solid di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7).

Anggota Komisi X itu menyebutkan, sejauh ini semua nama calon pendamping Prabowo untuk pilpres mendatang terus dimatangkan. Pun memang sudah ada sejumlah nama, termasuk beberapa nama dari kader PKS.

“Semua nama masih dipertimbangkan dan nanti akan diputuskan Pak Prabowo bersama partai koalisi yang ada ketika terbentuk nanti,” ungkapnya.

Nizar menambahkan, apa yang disampaikan PKS merupakan murni aspirasi mereka. Karena sebagaimana diketahui seluruh partai yang ada tentunya ingin mengangkat kader dan hal tersebut sah-sah saja.

“Kita dengar semua masukan yang ada. Kan semua partai menginginkan kadernya sebagai cawapres,” tandasnya.

Diketahui, PKS telah mengusulkan sembilan nama calon wakil presiden ke Prabowo. Terlebih sembilan nama itu pun, merupakan kader terbaik PKS.

Namun, jika Prabowo tidak memilih satu dari sembilan nama dari kader itu, PKS mengaku, akan angkat kaki dari koalisi Prabowo. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More