Partai Koalisi Jokowi Diminta Tidak Kecewa

Penulis: M Taufan SP Bustan Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 15:26 WIB Politik dan Hukum
Partai Koalisi Jokowi Diminta Tidak Kecewa

MI/MOHAMAD IRFAN

KETUA DPP PDIP Andreas Hugo Pareira meminta kepada seluruh partai yang masuk dalam partai koalisi Joko Widodo untuk bersabar menunggu keputusan.

Menurutnya, seluruh partai yang ada harus bisa menerima semua keputusan jika tidak terpilih sebagai calon wakil presiden Jokowi pada pilpres 2019 mendatang.

“Harapan kami tidak ada yang kecewa dan tetap solid nantinya,” terang Andreas kepada sejumlah jurnalis di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7).

Anggota Komisi IV DPR itu menyebutkan, semua keputusan soal siapa pendamping yang akan diusung nantinya, tentu hanya bisa diputuskan oleh Jokowi. Oleh karena itu, semua pihak diminta untuk tetap bersabar.

“Harapan kami tidak ada perpecahan pasca pengumuman nanti. Terlebih Jokowi tidak bisa memuaskan semua pihak yang ada. Yang pasti keputusan nantinya ada suatu hal yang paling baik demi meraih kemenangan, karena itu yang utama,” tandas Andreas.

Sebagaimana diketahui, hingga kini calon wakil presiden Jokowi telah melebar lagi dari sebelumnya disebutkan tersisa lima hingga satu nama, namun berdasarkan perkembangan terbaru, calon pendamping itu kini berjumlah 10 orang.

Mereka pun, semua telah dikantongi Jokowi dan akan diumumkan ketika mendekati pendaftaran di KPU RI.

Dari kalangan partai diketahui ada nama Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, sedangkan dari nonpartai ada nama Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More