Relaksasi LTV untuk Angkat Rasio KPR Terhadap PDB

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 15:22 WIB Ekonomi
Relaksasi LTV untuk Angkat Rasio KPR Terhadap PDB

MI/PANCA SYURKANI

BANK Indonesia (BI) berharap kebijakan relaksasi loan to value (LTV) atau rasio pembayaran uang muka (down payment/DP) kredit pemilikan rumah (KPR) dapat mendongkrak rasio KPR terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan data bank sentral, rasio KPR Indonesia barus sebesar 2,9%. Angka tersebut berada di bawah Filipina yang memiliki angka lebih tinggi yakni 3,8%. Bahkan, Thailand unggul jauh di atas dengan rasio 22,3%, serta Malaysia 38,4% dan Singapura 44,8%.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan akses terhadap kepemilikan rumah di Tanah Air sebetulnya dapat ditingkatkan jika saja ada stimulus yang diberikan kepada masyarakat.

“Siklus pembiayaan rumah melalui skema KPR belum mencapai puncak. Masih ada ruang untuk tumbuh, maka itu kami coba dengan pelonggaran ini. Kami melihat potensinya masih tinggi,” ujar Filianingsih di Jakarta, Kamis (12/7).

Hingga Mei, BI mencatat total pembiayaan properti mencapai Rp840,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 11,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Total pembiayaan sepanjang awal tahun ini ditopang dari kredit properti dalam negeri yang mencapai Rp741,7 triliun dengan pangsa 88,3%. Diikuti dengan Utang Luar Negeri sebesar Rp80,6 triliun dengan pangsa 9,6%, dan Surat Berharga Dalam Negeri Rp18 triliun dengan pangsa 2,1%.

Adapun, Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI) Handayani meyakini relaksasi LTV akan mampu menggerakkan dua pasar properti yakni segmen yang baru pertama kali membeli rumah dan pelaku investasi.

"Kami melihat pelonggaran LTV akan sangat membantu first home owner yang umumnya adalah kaum milennial dengan tipe rumah 22/70. Satu segmen lain yang juga ingin kami gerakkan yakni mereka yang ingin investasi," tuturnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More