Relaksasi LTV untuk Angkat Rasio KPR Terhadap PDB

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 15:22 WIB Ekonomi
Relaksasi LTV untuk Angkat Rasio KPR Terhadap PDB

MI/PANCA SYURKANI

BANK Indonesia (BI) berharap kebijakan relaksasi loan to value (LTV) atau rasio pembayaran uang muka (down payment/DP) kredit pemilikan rumah (KPR) dapat mendongkrak rasio KPR terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan data bank sentral, rasio KPR Indonesia barus sebesar 2,9%. Angka tersebut berada di bawah Filipina yang memiliki angka lebih tinggi yakni 3,8%. Bahkan, Thailand unggul jauh di atas dengan rasio 22,3%, serta Malaysia 38,4% dan Singapura 44,8%.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan akses terhadap kepemilikan rumah di Tanah Air sebetulnya dapat ditingkatkan jika saja ada stimulus yang diberikan kepada masyarakat.

“Siklus pembiayaan rumah melalui skema KPR belum mencapai puncak. Masih ada ruang untuk tumbuh, maka itu kami coba dengan pelonggaran ini. Kami melihat potensinya masih tinggi,” ujar Filianingsih di Jakarta, Kamis (12/7).

Hingga Mei, BI mencatat total pembiayaan properti mencapai Rp840,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 11,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Total pembiayaan sepanjang awal tahun ini ditopang dari kredit properti dalam negeri yang mencapai Rp741,7 triliun dengan pangsa 88,3%. Diikuti dengan Utang Luar Negeri sebesar Rp80,6 triliun dengan pangsa 9,6%, dan Surat Berharga Dalam Negeri Rp18 triliun dengan pangsa 2,1%.

Adapun, Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI) Handayani meyakini relaksasi LTV akan mampu menggerakkan dua pasar properti yakni segmen yang baru pertama kali membeli rumah dan pelaku investasi.

"Kami melihat pelonggaran LTV akan sangat membantu first home owner yang umumnya adalah kaum milennial dengan tipe rumah 22/70. Satu segmen lain yang juga ingin kami gerakkan yakni mereka yang ingin investasi," tuturnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More